DKI Jakarta Disebut Paling Siap Hadapi COVID-19

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 03 April 2020
DKI Jakarta Disebut Paling Siap Hadapi COVID-19

Direktur Riset Katadata Insight Center, Mulya Amri, PhD (ANTARA/HO Katadata)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Riset Katadata Insight Center (KIC) menyebut, DKI Jakarta sebagai daerah paling siap menghadapi COVID-19

Direktur Riset Katadata Mulya Amri mengatakan, berdasarkan riset KIC, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat kerentanan paling tinggi terhadap COVID-19. Ketiganya masing-masing memiliki indeks 47.05, 45.54, dan 43.59.

Baca Juga:

Pandemi COVID-19, Agus Rahardjo: Jangan Membahas Kenaikan Gaji Pimpinan KPK

Mulya Amri menilai, Jakarta paling baik dari segi pelayanan kesehatan kepada warganya dalam menghadapi pandemi virus corona. Bahkan, layanan Jakarta ini lebih baik dibandingkan provinsi yang menjadi tetangganya Jawa Barat dan Banten.

Temuan tersebut tercermin dari Indeks Kerentanan Provinsi terhadap COVID-19 yang dibuat oleh Katadata Insight Center (KIC). Indeks ini terdiri atas tiga sub-indeks.

Pertama, risiko terkait dengan karakteristik daerah, seperti kepadatan penduduk, kualitas udara dan akses terhadap hunian yang layak.

Kedua, risiko terkait dengan kondisi kesehatan penduduk, seperti jumlah penduduk yang merokok, jumlah warga lanjut usia dan warga yang tidak mempunyai jaminan kesehatan. Ketiga, risiko terkait dengan mobilitas penduduk.

Hasilnya, tiga provinsi yang paling rentan adalah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Tiga provinsi itu menanggung risiko dari mobilitas penduduk yang tinggi, karakteristik wilayah dengan penduduk padat dan kualitas udara yang buruk.

“Lalu lintas penduduk yang tinggi membuat tiga provinsi tersebut menjadi rentan terhadap penyebaran COVID-19,” kata Mulya Amri dalam surveinya, Jumat (3/4).

Tim dokter memeriksa pasien terkait COVID-19 di ruang IGD Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Jakarta, Sabtu (28/3/2020). (ANTARA/HO/Tim Kesehatan Kogasgabdap Wisma Atlet)
Tim dokter memeriksa pasien terkait COVID-19 di ruang IGD Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Jakarta, Sabtu (28/3/2020). (ANTARA/HO/Tim Kesehatan Kogasgabdap Wisma Atlet)

Menurut Mulya Amri, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat mendapat skor kerentanan yang saling berdekatan karena terkait dalam kawasan megapolitan Jabodetabek.

Kawasan ini menampung lebih 10 persen jumlah penduduk Indonesia dalam kepadatan mendekati 5.000 orang per kilometer persegi.

Menurut Mulya, indeks kerentanan ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menekan penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat.

Untuk provinsi dengan tingkat mobilitas tinggi dan padat penduduk yaitu DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, penanganannya lebih tepat dengan physical distancing (jaga jarak fisik) dan pembatasan aktivitas di luar rumah.

Sebagai pembanding, Katadata Insight Center juga memetakan kondisi layanan kesehatan provinsi dalam menghadapi COVID-19.

Parameter yang digunakan yaitu keberadaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan per penduduk serta anggaran kesehatan yaitu besarnya APBD untuk fungsi kesehatan per kapita.

Provinsi-provinsi dengan layanan kesehatan paling baik relatif terhadap jumlah penduduknya adalah DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Papua Barat.

Sebaliknya, Jawa Barat dan Banten yang merupakan provinsi dengan kerentanan tinggi terhadap COVID-19, ternyata tidak didukung oleh layanan kesehatan yang memadai.

“Ini akan menjadi tantangan bagi provinsi-provinsi tersebut dalam menghadapi pandemi ini,” kata Mulya yang mengenakan masker ini.

Ia menambahkan, adanya keunikan pada provinsi-provinsi dengan layanan kesehatan terendah adalah Jawa Barat, Lampung dan Banten, yang notabene bukan provinsi miskin.

“Tapi karena memiliki jumlah penduduk yang besar, provinsi-provinsi ini berpotensi mengalami tekanan pada anggaran kesehatan dan fasilitas kesehatan publik, terutama pada saat wabah,” ujar Mulya.

Mengacu kepada kondisi itulah, pemerintah perlu segera menyediakan layanan kesehatan yang lebih memadai di berbagai daerah tersebut, termasuk di Jawa Barat, Banten dan Lampung. Dengan begitu, pasien terinfeksi corona dapat ditangani secara maksimal dan jumlah korban tidak semakin bertambah.

Provinsi-provinsi dengan layanan kesehatan paling baik relatif terhadap jumlah penduduknya adalah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Papua Barat.

Baca Juga:

Bamsoet Soroti Kritik soal COVID-19 di Media yang Bersifat Provokatif dan Menakuti Rakyat

Sebaliknya, Jawa Barat dan Banten yang merupakan provinsi dengan kerentanan tinggi terhadap COVID-19, ternyata tidak didukung oleh layanan kesehatan yang memadai.

“Ini akan menjadi tantangan bagi provinsi-provinsi tersebut dalam menghadapi pandemi ini,” kata Mulya.

Ia menambahkan, adanya keunikan pada provinsi-provinsi dengan layanan kesehatan terendah adalah Jawa Barat, Lampung dan Banten, yang notabene bukan provinsi miskin.

“Tapi karena memiliki jumlah penduduk yang besar, provinsi-provinsi ini berpotensi mengalami tekanan pada anggaran kesehatan dan fasilitas kesehatan publik, terutama pada saat wabah,” ujar Mulya

Mengacu kepada kondisi itulah, pemerintah perlu segera menyediakan layanan kesehatan yang lebih memadai di berbagai daerah tersebut, termasuk di Jawa Barat, Banten dan Lampung.

Dengan begitu, pasien terinfeksi corona dapat ditangani secara maksimal dan jumlah korban tidak semakin bertambah. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Didesak Atasi Ketertinggalan Pendeteksian Kasus COVID-19

#Virus Corona #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Menurut Pramono, Indonesia menganut negara demokrasi. Oleh karena itu, siapa saja boleh berpendapat dan berekspresi di muka umum.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Indonesia
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Orang-orang yang diduga memantik kericuhan saat eksekusi tersebut merupakan orang luar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Indonesia
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Aset tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Indonesia
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Pelaksanaan SPMB telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Indonesia
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan Jakarta-Singapura dalam bidang investasi, pengembangan kawasan perkotaan, transportasi publik yang mendukung transformasi Jakarta menuju kota global.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Indonesia
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Pungli mencederai pelaksanaan SPMB yang seharusnya berjalan bebas dari biaya.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Indonesia
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
SPMB 2026/2027 disiapkan untuk memastikan setiap anak di Jakarta memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Setiap tindakan kriminal harus ditindak secara tegas, jangan sampai terjadi pembiaran bagi pelaku sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat luas.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Indonesia
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Jika Jakarta mampu menanggung subsidi tarif Transjabodetabek, daerah penyangga tak perlu ikut berpartisipasi.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Pemprov DKI didorong melakukan pengawalan dan pengawasan yang ketat terhadap program tersebut.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Bagikan