PSI Minta Anies Alihkan Anggaran Rp200 Miliar untuk LRT Rawamangun-Dukuh Atas

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 24 November 2020
PSI Minta Anies Alihkan Anggaran Rp200 Miliar untuk LRT Rawamangun-Dukuh Atas

LRT Jakarta. Foto:@lrtjakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dalam pembahasan KUA PPAS 2021, Dishub DKI Jakarta mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp200 miliar untuk pengadaan lahan pembangunan LRT.

Proyek LRT di Dishub ini menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU), berbeda dengan proyek LRT di PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Baca Juga

Proyek LRT Pulogadung-Kebayoran Lama Dibatalkan, PSI: Dari Awal Kita Bilang Ini Tabrak Aturan

Menyikapi hal itu, Fraksi PSI DPRD DKI menilai, seharusnya Pemprov DKI memprioritaskan Proyek LRT di PT Jakpro, bukan LRT KPDBU di Dishub.

Menurut dia, belum ada penetapan rute LRT KPBDU dari Kementerian Perhubungan, semuanya masih tahap usulan dan kajian. Sedangkan rute LRT di PT Jakpro sudah ditetapkan di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

"Pembangunan LRT di KPBDU selama 3 tahun ini mandek. Oleh karena itu, sebaiknya Pemprov DKI mengalihkan anggaran Rp200 miliar kepada PT Jakpro untuk membangun LRT,” ujar anggota Fraksi PSI DKI, Eneng Malianasari di Jakarta, Selasa (24/11).

PSI sebut pembangunan LRT Pulogadung-Kebayoran Lama langgar aturan
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari (Foto: Sekwan DPRD DKI Jakarta)

Pemda DKI juga berencana menghapus rute LRT Velodrome Rawamangun - Dukuh Atas. Rute ini termasuk di dalam Program Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 tahun 2018 yang dikerjakan oleh PT Jakpro.

Namun, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria membantah kabar tersebut dan menerangkan bahwa penentuan rute proyek LRT Jakarta masih dalam tahap kajian.

“Jika benar bahwa Pemprov DKI tidak berniat untuk menghapus LRT Velodrome Rawamangun-Dukuh Atas, maka buktikan dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan LRT di rute tersebut," terangnya.

Pemprov DKI tidak bisa pakai alasan tidak ada anggaran, sebab kata Eneng, buktinya bisa mengusulkan anggaran ratusan miliar untuk LRT KPBDU di Dishub.

"Kami mohon Pemprov DKI jangan menelantarkan proyek LRT yang sudah ditetapkan oleh Presiden,” ucap Eneng. (Asp)

Baca Juga

PSI Kritik Rencana Anies Hapus Proyek LRT Rute Rawamangun-Dukuh Atas

#PSI #LRT #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
Progres LRT Jakarta Fase 1B Hampir 70 Persen, Target Manggarai Makin Dekat
Proyek LRT Jakarta Fase 1B Dikebut, Siap kurangi kemacetan Ibu Kota.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
Progres LRT Jakarta Fase 1B Hampir 70 Persen, Target Manggarai Makin Dekat
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Bagikan