PSI Kukuh Pertanyakan Commitment Fee Formula E
Pengerjaan Sirkuit Formula E Jakarta terus dikebut dengan capaian terakhir pada 25 Maret 2022 mencapai 87,9 persen di Ancol, Jakarta, Rabu (6/4). ANTARA/Instagram/@jakartaeprixofficial/dewa
MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum mau menyerah mengejar transparasi Commitment Fee Formula E sebesar Rp 560 miliar meskipun event balap mobil listrik itu rampung digelar.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad menegaskan, dorongan kelanjutan Rapat Hak Interpelasi Formula E itu bukan semata-mata hanya menanyakan kejelasan detail penyelenggaraan Formula E, tapi juga akan menanyakan soal pendanaan.
Baca Juga
"Fokus interpelasi ini bukan fokus pada balapannya, tapi fokus pada penggunaan uangnya. Jadi, mau nanti balapan berjalan dan selesai, kita tetap pertanyakan," kata Idris di Jakarta, Rabu (20/4).
Idris menuturkan, pihaknya tak mempermasalahkan balapan mobil listrik tersebut. Mengingat, tujuan adanya usulan interpelasi ini untuk bertanya kepada Gubernur DKI Jakart Anies Baswedan mengenai penggunaan APBD DKI tahun 2019 dan 2020 untuk pembayaran commitment fee.
"Tanggung jawab Rp 560 miliar yang dipakai dari APBD Dispora untuk membayar commitment fee, itu permasalahannya. Jadi, di awal kami menegaskan bukan kontra balapannya, tapi kami fokus terhadap kejelasan penggunaan anggaran," papar Idris.
Baca Juga
Pengembang Belum Bisa Pastikan Kapan Arena Formula E Selesai Dibangun
Selain commitment fee, hak interpelasi juga akan digunakan DPRD untuk mempertanyakan kejelasan revisi studi kelayakan (feasibility study) yang harus diperbaiki karena pelaksanaan ditunda dari tahun 2020.
"Potensi bisnisnya, potensi return berapa, keuntungan berapa, dari Rp 560 miliar keuntungan buat apa aja, rencananya dan dalam 3 tahun potensi keuntungan juga harus dibahas," tutup Idris. (Asp)
Baca Juga
Didorong Fraksi PDIP, Ketua DPRD DKI Kembali Gulirkan Interpelasi Formula E
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
DPRD Minta CFD Diperluas, Ingin Ondel-Ondel dan Tanjidor Jadi Bintang Baru Saat HBKB
DPRD DKI Serukan Evaluasi Total Sistem Kesiapsiagaan Kebakaran dan Soroti Kelangkaan APAR di Tingkat RT
Stop Rebahan di Usia Senja! Sekolah Lansia di Jakarta Bikin Kakek-Nenek Kembali Semangat Belajar dan Melek Literasi Digital
Proyek Penurapan Multiyears Sungai di Jakarta Digas Lagi, Fokus Kali Grogol Hingga Mookervart