PSI Dorong Pemprov DKI Gratiskan Sekolah untuk Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 06 Februari 2023
PSI Dorong Pemprov DKI Gratiskan Sekolah untuk Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana. Foto: DPP PSI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta tengah berupaya melakukan pengentasan permasalahan angka kemiskinan ekstrem dan stunting (gizi buruk anak) di ibu kota.

Hal ini digalakkan Pemprov DKI, lantaran Badan Pusat Statistik (BPS) DKI telah merilis 95.668 penduduk ibu kota tergolong dalam masyarakat dengan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga:

Pj DKI 1 Akui Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Terkendala Pendatang Baru

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan ini Pemprov DKI mestinya membuat kebijakan sekolah gratis. Sehingga uang biaya sekolah, bisa dialihkan untuk membeli makanan-makanan bergizi.

"Pemprov DKI Jakarta harus memastikan anak-anak mereka bisa makan layak dan sekolah gratis. Sehingga generasi berikutnya dapat naik kelas dan membawa keluarganya keluar dari garis kemiskinan," kata William, Senin (5/2).

Dia menilai menyiapkan anak-anak untuk masa depan bangsa adalah hal utama dalam upaya menanggulangi angka kemiskinan yang ekstrem. Anak-anak yang disejahterakan hari ini akan berdampak pada bangsa yang lebih maju dan naik kelas di masa mendatang.

"Prioritas pemprov mestinya ada di anak-anak. Di ibu kota anak-anak yang lahir di keluarga tidak mampu bisa mengubah nasibnya. Karena satu satunya harapan orang tua adalah nasib anaknya yang lebih baik di masa datang," tegasnya.

Baca Juga:

Penanganan Kemiskinan di DKI Jakarta Terkendala Penambahan Pendatang

William sangat mendukung berbagai intervensi Pj Gubernur Heru Budi Hartono terkait pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta. Hal tersebut harus dibarengi dengan kerja nyata pemprov tentunya.

"Pemprov harus bisa menerjemahkan apa yang menjadi concern dari Pak Heru Budi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem ini. Seperti menyajikan data akurat by name by adress agar bantuan yang disampaikan bisa tepat sasaran," jelasnya.

Sebagai Legislator, PSI siap membantu Pemerintah DKI dalam pelayanan pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem.

"Kami dari Fraksi PSI akan mengawal segala upaya pemerintah untuk menangani hal itu dan harus dipastikan tepat sasaran," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Heru Budi Instruksikan Jajarannya Jalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu

#DPRD DKI Jakarta #PSI #Pemprov DKI #Sekolah #Heru Budi Hartono #Angka Kemiskinan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Total 30 UMKM Isi Blok M Hub Rubanah atau Basement 1, Secara Bertahap Mulai Buka Oktober 2025
Pemprov DKI Jakarta melalui PT MRT melakukan revitalisasi Terminal dan Mal Blok M sejak Januari 2025, dengan salah satu program punya fokus utama mendukung UMKM guna menjadi daya tarik kawasan tersebut.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Total 30 UMKM Isi Blok M Hub Rubanah atau Basement 1, Secara Bertahap Mulai Buka Oktober 2025
Indonesia
Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur
Pada Rabu (17/9), Pansus Perparkiran bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI melakukan sidak di dua lokasi parkir ilegal di Jakarta Timur
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
BGN Tanggapi Surat Madrasah Brebes soal Risiko MBG, Sebut Kualitasnya Diawasi Ketat
Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi angket Madrasah di Brebes soal risiko MBG. Mereka menjamin bahwa kualitasnya sudah diawasi ketat.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
BGN Tanggapi Surat Madrasah Brebes soal Risiko MBG, Sebut Kualitasnya Diawasi Ketat
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga memastikan nasib para nelayan akan tetap diperhatikan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Inisiatif ini muncul setelah sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan penumpang melompati pagar pembatas di Stasiun Cikini
Angga Yudha Pratama - Senin, 15 September 2025
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Bagikan