PSI Beri Raport Merah kepada DPRD DKI Jakarta

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 04 April 2019
PSI Beri Raport Merah kepada DPRD DKI Jakarta

Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. Foto: Net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan raport merah kepada DPRD DKI Jakarta karena menilai berkinerja buruk pada tahun 2019. Salah satu alasannya, karena hanya mampu melunasi 11 Perda dari 45 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di DPRD DKI Jakarta.

Di awal tahun ini, para legislator di tingkat DKI Jakarta itu tidak berperan baik dalam bidang penganggaran. Beberapa program yang mengambil anggaran dari APBD bahkan tidak dilihat secara menyeluruh dari sisi konsep dan teknisnya.

PSI
Partai Solidaritas Indonesia

Juru Bicara DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, Andi Anggana hal ini terjadi dalam program revitalisasi lima taman di DKI Jakarta yang mencapai dana Rp 145 miliar.

Bahkan, dana itu lebih besar dari program pencegahan banjir dalam Bantuan Gubernur (Bangub) yang diajukan Pemkot Depok ke Pemprov DKI Jakarta dengan nilai Rp 48 miliar. Pada soal revitalisasi itu, anggota dewan memutuskan tanpa melihat secara rinci mengenai konsepnya.

BACA JUGA

Penjelasan Ma'ruf Amin Soal 'Ahok Sumber Konflik, Harus Dihabisi'

KPK Kembali Buka Amplop 'Serangan Fajar' Eks Politisi Golkar Bowo Sidik

Dekan FH Unas Curiga AKP Sulman Aziz Ditekan Minta Maaf

“Apa yang dilakukan para anggota DPRD yang seperti itu kurang dapat mengelola anggaran yang efektif dan efisien. Saya rasa, anggota DPRD mesti detail, tahu konsep dan teknisnya. Ini uang rakyat, semuanya harus dipertanggungjawabkan,” katanya dalam keterangan persnya, Kamis (4/4).

Andi mengatakan, selain legislasi dan controling, juga harus melakukan budgeting.

“Artinya, mereka harus membahas, tidak asal ngangguk, setuju, selesai. Ada konteks manfaat dan tujuannya juga. Kalau asal iya, itu berisiko,” tutur Andi.

Apalagi, tambah Andi, dana revitalisasi taman lumayan besar. “Anggaran besar, potensi negatifnya juga besar, makanya harus dibahas detail. Kalau tidak detail, ada apa?” tanyanya.

Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. Foto: Net
Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. Foto: Net

Andi berharap, DPRD DKI Jakarta mesti disorot lebih tajam lagi mengingat pantauan banyak pihak masih tertuju ke politisi senayan.

“DPRD DKI Jakarta ini penting. Di sana, tahun 2019 ini, ada Rp 89,08 triliun di APBD. Itu uang rakyat, mesti kita lihat alokasinya untuk apa saja. Ini penting, karena Ibukota Indonesia,” pungkas Andi. (Knu)

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Bagikan