PSI Acungi Jempol Ketegasan Pj Heru Bongkar Puluhan Ruko Tutupi Saluran Air di Pluit


Pemilik ruko di Pluit Karang Niaga Boedi Wijaya menunjuk bak pengendali saluran air di Penjaringan, Jakarta Utara, yang mesti dibongkar pada Rabu (24/5/2023). (ANTARA/Abdu Faisal)
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membongkar puluhan ruko di daerah Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang melanggar aturan sebab menutupi saluran air dan bahu jalan.
Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengacungi jempol ketegasan jajaran Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono.
"Pak Heru telah tegas dalam hal ini, siapa yang melanggar patut untuk ditertibkan. Ini menjadi tauladan yang harus diikuti oleh seluruh jajarannya dalam menegakkan aturan di DKI Jakarta," ucapnya.
Baca Juga:
Satpol PP Ancam Bongkar Bangunan Ruko Niaga Pluit Setelah Lewat Batas Waktu
William juga berharap ketegasan Pemprov DKI tidak berhenti pada penertiban Ruko di Pluit, tapi juga pada seluruh kawasan yang telah melanggar aturan seperti menutupi fasilitas umum (fasum).
"Kejadian ini mestinya jadi momentum Pemprov DKI mulai menyisir tempat-tempat yang serupa seperti di Pluit. Menertibkan bangunan yang telah melanggar aturan, membuat Jakarta menjadi kota yang tertib, bersih dan ramah lingkungan," ungkapnya.
Baca Juga:
Serobot Bahu Jalan, Pemilik Ruko Niaga di Jakut Diminta Bongkar Bangunan Sendiri
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga berharap Heru Budi harus bekerja tegak lurus tanpa terikat pada aturan apa pun. Dia juga harus mendelegasikan tugas ini kepada seluruh wali kota untuk menegakkan aturan yang sama tanpa standar ganda.
"Pemkot harus diberi tugas, dan mereka harus bisa menyisir di setiap wilayahnya dan mencari bangunan yang menyalahi aturan. Kalau ditemukan, harus segera dibongkar," tegasnya. (Asp)
Baca Juga:
Pj Heru Minta Wali Kota Jakarta Utara Cek IMB Ruko Pluit yang Makan Bahu Jalan
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau

3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir

Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu

Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen

Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
