Proposal Pemindahan Ibu Kota Masih Wacana, PKS Minta Jokowi Hati-Hati

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan perpindahan Ibukota Negara bukanlah perkara sesederhana. Pemindahan ibukota harus dilihat dari catatan secara ekonomis, yuridis dan ekologis.

"Meskipun beliau (Jokowi) sudah meminta izin tapi hati-hati. Harus dijalankan semua prosesnya," ujar Mardani kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/8)

Pemindahan ibukota adalah hal yang serius dan akan berdampak pada revisi undang-undang. Sehingga dia menilai saat ini pemindahan ibu kota belum perlu dilakukan. "Waktu pemindahan ibukota untuk saat ini belum tepat," katanya.

Baca Juga: Batal Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru, Jokowi Ingin Jaga Suasana Hati Warga Kalimantan

Fraksi-fraksi di DPR sulit menilai wacana pemindahan ibukota ini lantaran proposal pemindahan itu masih dalam tahap wacana dan belum masuk ke tahap prosedurnya.

"Bahkan di RAPBN 2020 belum kelihatan, padahal siangnya sudah minta izin. Semua harus transparan dan open publik. Apalagi kalau dari swasta kita tidak boleh tertutup, karena takut konsesinya kebesaran," jelas Mardani.

Mardani mengatakan tujuan pemindahan Ibu Kota Negara untuk pemerataan kurang tepat, dalam situasi ekonomi, sosial dan politik saat ini.

Ia juga menilai, pemerataan pembangunan harusnya membuat pusat-pusat ekonomi dan industri di daerah-daerah, bukannya pindahkan ibu kota. "Saya melihat pemerintah belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas," tutur Mardani.

Para pakar dan masyarakat pun kata Mardani Ali Sera, masih belum melihat urgensi pemindahan ibukota.

Oleh karena itu, dia mengusulkan, kajian pemindahan ibu kota ini harus cermat dan terpadu. Seperti fungsi-fungsi kenegaraan dan pemerintahan yang dijalankan di ibukota, infrastruktur, tata ruang, SDM dan dana dalam jangka panjang. Selain itu aspek dampak pertumbuhan ekonomi juga perlu dikaji.

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi dari Sektor Nontradisional

"Jadi tidak hanya memikirkan ibu kotanya yang pindah, tapi pastikan Jabodetabek dapat optimal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Sekali lagi perlu hati-hati dengan kondisi negeri saat ini, harus cermat dan terkalkulasi baik," tegasnya. (Knu)