Praktisi Hukum Duga Ada Orang Kuat di Lingkungan Penegak Hukum di Kasus Harun

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 31 Januari 2020
Praktisi Hukum Duga Ada Orang Kuat di Lingkungan Penegak Hukum di Kasus Harun

Praktisi hukum nilai Harun Masiku jadi korban salah urus dan janji manis PDIP (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Praktisi Hukum Petrus Selestinus menduga ada upaya melindungi dua kader PDIP, Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto terkait dengan kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Petrus menduga, ada orang kuat di lingkungan penegak hukum yang bisa mengatur-mengatur penyidik KPK, menyelamatkan orang-orang yang sedang jadi target KPK.

"Beredar rumor, bahwa beberapa orang penting yang sedang dibidik KPK menitipkan nasibnya kepada seorang orang kuat di lingkungan penegak hukum karena dipercaya bisa mengatur oknum-oknum penyidik KPK, menyelamatkan orang-orang penting yang sedang dibidik KPK," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (31/1).

Baca Juga:

Bantah Klaim Hasto, KPK Pastikan Caleg PDIP Harun Masiku Pelaku Suap

Petrus mengatakan, jenderal yang disebut-sebut itu, konon mendagangkan pengaruh, bermarkas di PTIK sehingga ketika berita OTT KPK terhadap Wahyu Setiawan bocor ke publik, beberapa target OTT KPK seperti Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku terdeteksi berada di PTIK saat hendak di OTT KPK.

"Mereka diduga berlindung disana, dan nyatanya KPK gagal melakukan OTT disana," ungkap Petrus

Petrus mengatakan, praktik tersebut harus disterilkan karena prkatek demikian jelas merupakan penyalahgunaan wewenang, yang mengotori Lembaga Pendidikan Kepolisian sebagai area terbuka bagi kepentingan Ilmu Pengetahuan Polri

"Gubernur PTIK Irjen Aris Budiman dan Kapolri Jenderal Idham Azis harus mengklarifikasi isu adanya praktek mendagangkan pengaruh di markas PTIK, jangan sampai PTIK disalahgunakan menjadi "bunker" bagi orang-orang tertentu yang sedang jadi target KPK," tutup Petrus.

Praktisi hukum Petrus Selestinus kecam Mega dan Hasto dalam kasus suap Caleg PDIP Harun Masiku
Petrus Selestinus SH pertanyakan keputusan Hasto dan Mega melakukan PAW Caleg PDIP Harun Masiku (MP/Kanu)

Komisi III DPR sempat mencecar Kapolri Jenderal Pol Idham Azis terkait dugaan penyekapan terhadap penyelidik KPK di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

“Kalau bisa dijelaskan dengan gamblang info yang disampaikan kepada kami, betul atau tidak bahwa penyidik KPK saat itu disekap semalam suntuk. Supaya clear, jangan ada spekulasi yang tidak jelas ujung pangkalnya,” kata anggota Komisi III, Benny K Harman, di ruang rapat Komisi III, kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

Benny juga meminta Kapolri mengklarifikasi benar atau tidak Harun memiliki hubungan dekat dengan Kepala STIK Lemdikpol yang juga mantan Direktur Penyidikan KPK, Irjen Aris Budiman.

Menjawab itu, Idham membantah telah terjadi penyekapan di PTIK. Laporan yang ia terima dari Gubernur PTIK bahwa pihak keamaman hanya memeriksa sejumlah orang tidak dikenal yang masuk ke PTIK dengan dalih menumpang salat.

Baca Juga:

KPK Harus Pastikan Pemeriksaan Hasto Bebas dari Intervensi Kekuasaan

Hal itu dilakukan karena pada malam itu, wilayah PTIK sudah dilakukan sterilisasi untuk kegiatan olahraga bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin keesokan paginya. Sehingga ketika orang tidak dikenal masuk maka diperiksa guna menghindari terjadinya hal-hal tidak diinginkan.

“Pertama kalau tidak ada kata penyekapan. Bahwa karena paginya mau ada kegiatan Wapres, mereka dengan dalih mau sembayang tentu diperiksa provos PTIK,” kata Idham. (Knu)

#PDIP #KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Sudewo sebelumnya juga pernah terseret kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Indonesia
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
KPK akan melakukan klarifikasi untuk memastikan kewajaran isi laporan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Indonesia
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Ada tujuh pemilik tanah yang dipanggil lembaga antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Bagikan