Praktisi Hukum Duga Ada Orang Kuat di Lingkungan Penegak Hukum di Kasus Harun

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 31 Januari 2020
Praktisi Hukum Duga Ada Orang Kuat di Lingkungan Penegak Hukum di Kasus Harun

Praktisi hukum nilai Harun Masiku jadi korban salah urus dan janji manis PDIP (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Praktisi Hukum Petrus Selestinus menduga ada upaya melindungi dua kader PDIP, Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto terkait dengan kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Petrus menduga, ada orang kuat di lingkungan penegak hukum yang bisa mengatur-mengatur penyidik KPK, menyelamatkan orang-orang yang sedang jadi target KPK.

"Beredar rumor, bahwa beberapa orang penting yang sedang dibidik KPK menitipkan nasibnya kepada seorang orang kuat di lingkungan penegak hukum karena dipercaya bisa mengatur oknum-oknum penyidik KPK, menyelamatkan orang-orang penting yang sedang dibidik KPK," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (31/1).

Baca Juga:

Bantah Klaim Hasto, KPK Pastikan Caleg PDIP Harun Masiku Pelaku Suap

Petrus mengatakan, jenderal yang disebut-sebut itu, konon mendagangkan pengaruh, bermarkas di PTIK sehingga ketika berita OTT KPK terhadap Wahyu Setiawan bocor ke publik, beberapa target OTT KPK seperti Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku terdeteksi berada di PTIK saat hendak di OTT KPK.

"Mereka diduga berlindung disana, dan nyatanya KPK gagal melakukan OTT disana," ungkap Petrus

Petrus mengatakan, praktik tersebut harus disterilkan karena prkatek demikian jelas merupakan penyalahgunaan wewenang, yang mengotori Lembaga Pendidikan Kepolisian sebagai area terbuka bagi kepentingan Ilmu Pengetahuan Polri

"Gubernur PTIK Irjen Aris Budiman dan Kapolri Jenderal Idham Azis harus mengklarifikasi isu adanya praktek mendagangkan pengaruh di markas PTIK, jangan sampai PTIK disalahgunakan menjadi "bunker" bagi orang-orang tertentu yang sedang jadi target KPK," tutup Petrus.

Praktisi hukum Petrus Selestinus kecam Mega dan Hasto dalam kasus suap Caleg PDIP Harun Masiku
Petrus Selestinus SH pertanyakan keputusan Hasto dan Mega melakukan PAW Caleg PDIP Harun Masiku (MP/Kanu)

Komisi III DPR sempat mencecar Kapolri Jenderal Pol Idham Azis terkait dugaan penyekapan terhadap penyelidik KPK di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

“Kalau bisa dijelaskan dengan gamblang info yang disampaikan kepada kami, betul atau tidak bahwa penyidik KPK saat itu disekap semalam suntuk. Supaya clear, jangan ada spekulasi yang tidak jelas ujung pangkalnya,” kata anggota Komisi III, Benny K Harman, di ruang rapat Komisi III, kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

Benny juga meminta Kapolri mengklarifikasi benar atau tidak Harun memiliki hubungan dekat dengan Kepala STIK Lemdikpol yang juga mantan Direktur Penyidikan KPK, Irjen Aris Budiman.

Menjawab itu, Idham membantah telah terjadi penyekapan di PTIK. Laporan yang ia terima dari Gubernur PTIK bahwa pihak keamaman hanya memeriksa sejumlah orang tidak dikenal yang masuk ke PTIK dengan dalih menumpang salat.

Baca Juga:

KPK Harus Pastikan Pemeriksaan Hasto Bebas dari Intervensi Kekuasaan

Hal itu dilakukan karena pada malam itu, wilayah PTIK sudah dilakukan sterilisasi untuk kegiatan olahraga bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin keesokan paginya. Sehingga ketika orang tidak dikenal masuk maka diperiksa guna menghindari terjadinya hal-hal tidak diinginkan.

“Pertama kalau tidak ada kata penyekapan. Bahwa karena paginya mau ada kegiatan Wapres, mereka dengan dalih mau sembayang tentu diperiksa provos PTIK,” kata Idham. (Knu)

#PDIP #KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
KPK menghormati langkah Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi MBG. KPK memilih mengawal dari sisi pencegahan.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
Indonesia
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
KPK memeriksa mantan Wamen Imipas Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Delapan pejabat Imigrasi ditetapkan sebagai tersangka.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK membuka peluang memanggil Pansus Haji DPR dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dalami dugaan aliran dana dari Kemenag ke Pansus Haji.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
KPK mendalami dugaan aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada pihak Kementerian Agama dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
Indonesia
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan penyelidikan dugaan korupsi Program MBG di BGN belum dihentikan. KPK masih menunggu perkembangan penyidikan Kejagung.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Indonesia
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bos Maktour, Fuad Hasan, diperiksa KPK selama tujuh jam. Hal itu terkait kasus korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Indonesia
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap aset yang berhasil kembali dari para koruptor bermanfaat optimal bagi negara dan pelayanan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Indonesia
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Politisi PDI-P Deddy Sitorus menilai kericuhan dalam diskusi di UGM tidak lepas dari akumulasi kemarahan mahasiswa. Singgung posisi Budiman Sudjatmiko saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Indonesia
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Pelaksanaan SPMB telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Indonesia
KPK Periksa Bos Maktour sebagai Saksi dalam Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Yaqut
Bos Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 era eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Periksa Bos Maktour sebagai Saksi dalam Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Yaqut
Bagikan