Politikus PDIP Sebut Tuduhan Andi Arief Soal Utusan Jokowi Opini Sesat

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 24 September 2022
Politikus PDIP Sebut Tuduhan Andi Arief Soal Utusan Jokowi Opini Sesat

Andi Arief. Foto: Twitter/@AndiArief__

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) buka suara menanggapi tuduhan Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief yang menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Menurut saya, ini mencoba mengulangi untuk kembali membentuk opini sesat," kata politikus PDIP Junimart Girsang kepada wartawan, Sabtu (24/9).

Baca Juga:

Kemendagri Tanggapi Pernyataan Andi Arief Soal Utusan Presiden Jelang Lukas Enembe Tersangka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menyarankan sebagai partai besar, Demokrat sebaiknya taat asas dan hukum. Terlebih, saat ini rakyat Indonesia sudah cerdas.

"Rakyat sudah cerdas dan tidak pada tempatnya lagi ber-opini tanpa dalil yang tdk berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Junimart meminta semua pihak mendukung kerja-kerja dari Presiden Jokowi yang pro rakyat. Ia juga mengajak setiap elemen anak bangsa solid bergerak untuk kesejahteraan rakyat.

"Solid bergerak saja untuk kesejahteraan rakyat, berpolitik itu yang cerdas dan santun,” tegas Junimart.

Junimart pun meminta agar Lukas Enambe taat hukum. Terkait desakan sejumlah pihak agar Partai Demokrat mencopot Lukas, Junimart menyerahkan hal tersebut kepada partai berlambang mercy tersebut.

Baca Juga:

Gagalnya Lobi Istana Berujung Lukas Enembe Tersangka Versi Andi Arief

“Ya taat asas dan taat hukum saja. Menyangkut copot mencopot, itu menjadi hak, kebijakan dan kewenangan Partai yang bersangkutan,” pungkas Junimart.

Sebelumnya, Andi Arief menyebut utusan Jokowi bertemu dengan Lukas Enembe sebelum ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Andi Arief, menyebut Jokowi mengirim utusannya bertemu Lukas dalam rangka menempatkan Paulus Waterpauw sebagai Wakil Gubernur Papua yang sudah kosong.

Menurut Andi Arief, utusan Jokowi juga melobi Partai Demokrat agar kekosongan Wagub Papua diisi orang Jokowi. Namun, permintaan utusan Jokowi tersebut ditolak oleh Partai Demokrat.

"Ancaman pada Pak LE (Lukas Enembe) dan calon wakil Gubernur Yunus Wonda muncul setelah Pak LE tolak Jenderal Waterpauw usulan Pak Jokowi, karena Waterpauw tak dapat dukungan partai meski maunya Presiden Jokowi," kata Andi Arief dalam akun Twitternya, dikutip, Jumat (23/9). (Pon)

Baca Juga:

Politikus Demokrat Andi Arief Serahkan Uang dari Bupati PPU ke KPK

#Andi Arief #Partai Demokrat #PDIP # Lukas Enembe #Gubernur Papua Lukas Enembe #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
KPK mendalami Sudewo terkait dengan lelang proyek pembangunan rel kereta api dan dugaan adanya fee dari proyek tersebut ke DPR RI.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
Indonesia
Riza Chalid Diduga ‘Bersembunyi’ di Malaysia, Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice
Dipastikan, tidak ada kendala dalam proses tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Riza Chalid Diduga ‘Bersembunyi’ di Malaysia, Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Sudewo sebelumnya juga pernah terseret kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
RUU Perampasan Aset versi April 2023 mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang memungkinkan aset dirampas tanpa putusan pidana.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Bagikan