Politikus PDIP Sebut Tuduhan Andi Arief Soal Utusan Jokowi Opini Sesat

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 24 September 2022
Politikus PDIP Sebut Tuduhan Andi Arief Soal Utusan Jokowi Opini Sesat

Andi Arief. Foto: Twitter/@AndiArief__

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) buka suara menanggapi tuduhan Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief yang menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Menurut saya, ini mencoba mengulangi untuk kembali membentuk opini sesat," kata politikus PDIP Junimart Girsang kepada wartawan, Sabtu (24/9).

Baca Juga:

Kemendagri Tanggapi Pernyataan Andi Arief Soal Utusan Presiden Jelang Lukas Enembe Tersangka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menyarankan sebagai partai besar, Demokrat sebaiknya taat asas dan hukum. Terlebih, saat ini rakyat Indonesia sudah cerdas.

"Rakyat sudah cerdas dan tidak pada tempatnya lagi ber-opini tanpa dalil yang tdk berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Junimart meminta semua pihak mendukung kerja-kerja dari Presiden Jokowi yang pro rakyat. Ia juga mengajak setiap elemen anak bangsa solid bergerak untuk kesejahteraan rakyat.

"Solid bergerak saja untuk kesejahteraan rakyat, berpolitik itu yang cerdas dan santun,” tegas Junimart.

Junimart pun meminta agar Lukas Enambe taat hukum. Terkait desakan sejumlah pihak agar Partai Demokrat mencopot Lukas, Junimart menyerahkan hal tersebut kepada partai berlambang mercy tersebut.

Baca Juga:

Gagalnya Lobi Istana Berujung Lukas Enembe Tersangka Versi Andi Arief

“Ya taat asas dan taat hukum saja. Menyangkut copot mencopot, itu menjadi hak, kebijakan dan kewenangan Partai yang bersangkutan,” pungkas Junimart.

Sebelumnya, Andi Arief menyebut utusan Jokowi bertemu dengan Lukas Enembe sebelum ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Andi Arief, menyebut Jokowi mengirim utusannya bertemu Lukas dalam rangka menempatkan Paulus Waterpauw sebagai Wakil Gubernur Papua yang sudah kosong.

Menurut Andi Arief, utusan Jokowi juga melobi Partai Demokrat agar kekosongan Wagub Papua diisi orang Jokowi. Namun, permintaan utusan Jokowi tersebut ditolak oleh Partai Demokrat.

"Ancaman pada Pak LE (Lukas Enembe) dan calon wakil Gubernur Yunus Wonda muncul setelah Pak LE tolak Jenderal Waterpauw usulan Pak Jokowi, karena Waterpauw tak dapat dukungan partai meski maunya Presiden Jokowi," kata Andi Arief dalam akun Twitternya, dikutip, Jumat (23/9). (Pon)

Baca Juga:

Politikus Demokrat Andi Arief Serahkan Uang dari Bupati PPU ke KPK

#Andi Arief #Partai Demokrat #PDIP # Lukas Enembe #Gubernur Papua Lukas Enembe #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Diperiksa Intensif di Gedung KPK
Mereka yang ditangkap dalam operasi senyap tersebut saat ini diperiksa intensif oleh tim penyidik di markas antirasuah.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Diperiksa Intensif di Gedung KPK
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Nama 5 Hakim yang Akan Sidangkan Kasus Dugaan Korupsi Nadiem Makarim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan lima hakim yang akan mengadili terdakwa Nadiem Anwar Makarim
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Desember 2025
Nama 5 Hakim yang Akan Sidangkan Kasus Dugaan Korupsi Nadiem Makarim
Indonesia
Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan Anggota DPRD Awang Resmi Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
Kejari Bandung menetapkan Wakil Wali Kota Erwin dan anggota DPRD Awang sebagai tersangka korupsi penyalahgunaan wewenang dalam proyek pengadaan barang dan jasa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan Anggota DPRD Awang Resmi Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Per 28 Agustus 2025, KPK menyatakan bahwa penyidikan kasus digitalisasi SPBU telah memasuki tahap akhir
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Indonesia
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Tim itu merupakan bagian dari penelusuran KPK atas kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji di Kementerian Agama.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Indonesia
Diperiksa KPK, Ridwan Kamil Ngaku tak Pernah Tahu dan Bantah Terima Hasil Korupsi BJB
Dia mengatakan tidak menerima laporan dari ketiga pihak tersebut terkait dengan dana iklan.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Desember 2025
Diperiksa KPK, Ridwan Kamil Ngaku tak Pernah Tahu dan Bantah Terima Hasil Korupsi BJB
Indonesia
Penuhi Panggilan KPK, Ridwan Kamil: Saya Datang untuk Transparansi dan Klarifikasi
Ridwan Kamil memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. KPK telah menetapkan lima tersangka dengan kerugian Rp 222 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Desember 2025
Penuhi Panggilan KPK, Ridwan Kamil: Saya Datang untuk Transparansi dan Klarifikasi
Indonesia
KPK Periksa Ridwan Kamil Terkait dengan Kasus Dugaan Korupsi Dana Iklan BJB
KPK yakin RK akan hadir untuk menjalani pemeriksaan.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Desember 2025
KPK Periksa Ridwan Kamil Terkait dengan Kasus Dugaan Korupsi Dana Iklan BJB
Bagikan