PKS Usulkan Solusi Atasi Meroketnya Harga Telur

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 26 Agustus 2022
PKS Usulkan Solusi Atasi Meroketnya Harga Telur

Telur ayam. Foto: Erika Varga/Pixabay

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Harga telur teros meroket. Berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategis nasional (IPHPS), harga telur mencapai Rp 31.500 per kg. Ini merupakan harga tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak memberberkan solusi mengatasi kenaikan harga telur. Menurut Amin, solusinya harus ada perbaikan tata niaga, misalnya dengan memperpendek rantai pemasaran telur.

Baca Juga:

Harga Telur Naik, Saatnya Konsisten Konsumsi Protein Nabati

Tata niaga pakan seperti jagung, kata legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga harus dibenahi agar rantai pemasaran lebih pendek sehingga harga lebih murah.

“Ini momentum membenahi tata niaga pakan dan telur,” kata Amin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/8).

Amin meminta pemerintah memberikan insentif bagi pelaku usaha peternakan kecil dan menengah yang tahun lalu sempat dihantam pandemi.

"Sehingga bisa bangkit dan kembali memulai usahanya, misalnya dengan menggenjot kredit usaha rakyat (KUR) untuk peternakan," ujarnya.

Baca Juga:

Anggota DPR Desak Pemerintah Kendalikan Harga Telur

Amin juga mengingatkan pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM di saat seperti ini karena itu bisa memicu inflasi naik lebih tinggi.

"Kenaikan BBM akan menaikan biaya transportasi baik pada rantai pemasaran telur maupun pakan ayam," imbuhnya.

Pemerintah, lanjut Amin, juga harus lebih serius membangun kemandirian industri pakan dengan memperkuat produksi bahan baku pakan seperti jagung dan kedelai (bungkil kedelai).

Selain itu, menurut Amin, solusi lainnya yakni menggantikan gandum dengan sorgum, dan mendorong peningkatan produksi tepung ikan dan tepung tulang.

“Sebagai negeri maritim, masak iya kita tidak sanggup mandiri untuk produksi tepung ikan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Kenaikan Harga Telur Ayam Tidak Lepas dari Dampak Pandemi COVID-19

#Telur #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Beredar unggahan konten di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo segera membubarkan DPR, cak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Indonesia
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Oleh karena itu, permohonan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau setidaknya ditolak secara keseluruhan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Bagikan