PKS Desak Test COVID-19 Anggota DPR dan Keluarga Dibatalkan

Eddy FloEddy Flo - Senin, 23 Maret 2020
 PKS Desak Test COVID-19 Anggota DPR dan Keluarga Dibatalkan

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian (Foto: PKS_ID)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mendesak agar DPR RI dan Pemerintah membatalkan rencana pelaksanaan Rapid Test virus corona (Covid-19) bagi Anggota DPR RI dan keluarga.

Menurut Pipin, rapid test harus diutamakan bagi masyarakat kecil dan tim medis yang berpotensi terpapar Covid-19.

Baca Juga:

Makin Meluas, Kini Jambi, Kepulauan Riau dan Maluku Utara Terjangkit Corona

"Sebaiknya Rapid Test bagi anggota DPR RI dan keluarga pekan ini dibatalkan. Kami tidak setuju karena ada banyak masyarakat kecil dan tim medis yang merawat pasien Covid-19 lebih membutuhkan segera," kata Pipin kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/3).

Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian
Ketua Departemen Politik DPP PKS, Pipin Sopian (Donny Abuy/PKSFoto)

Menurut Pipin, di tengah masyarakat yang sedang khawatir dengan pandemi Covid-19 ini, seharusnya sikap kenegarawanan para pejabat publik ditunjukkan kepada rakyatnya.

"Sebaiknya tunjukan sikap empati kepada masyarakat. Berikan prioritas bagi yang membutuhkan. Kecuali, jika ada anggota dan keluarganya yang sudah terpapar Covid-19 ya silahkan," ujar Pipin.

Ketua Departemen Politik DPP PKS ini menegaskan bahwa kondisi saat ini alat tes kita masih terbatas. Pemerintahan Jokowi harus punya prioritas yang jelas dan tanggungjawab yang tegas dalam menangani ini. Bukan berdasar jabatan.

"Saat ini kita butuh mengetes sebanyak mungkin rakyat yang rawan terpapar Covid-19. Itu yang harus diutamakan," tegas dia.

Saat ini, menurut Pipin, dibutuhkan keberanian Pemerintahan Jokowi melakukan langkah-langkah drastis untuk mencegah penyebaran virus Corona ini.

"Mencla-mencle dan hanya memikirkan elite adalah kesalahan besar pembuat kebijakan di masa pandemi seperti ini," tutup Pipin.

Baca Juga:

DPD Sarankan Pemerintah Geser Anggaran PUPR dan Alutsista untuk Tangani COVID-19

Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan 575 orang anggota DPR RI beserta seluruh keluarganya akan menjalani pemeriksaan Covid-19 pekan ini. Pemeriksaan dilakukan dengan metode test.

Indra menyebut kemungkinan tes dilakukan pada Kamis (26/3) atau Jumat (27/3). Tes akan digelar di kompleks rumah dinas DPR RI yang terletak di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.(Pon)

Baca Juga:

Pemerintah Dikritik Karena Dari Awal Terlalu Anggap Remeh Bahaya Corona

#Virus Corona #Anggota DPR #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Politisi PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
MKD DPR menjatuhkan sanksi nonaktif enam bulan kepada anggota DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni atas pelanggaran kode etik buntut aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan. Sahroni menyatakan menerima putusan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
Indonesia
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan anggota DPR Fraksi PAN Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik usai sidang etik buntut aksi unjuk rasa Agustus 2025. Uya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Indonesia
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
MKD menjatuhkan sanksi kepada lima anggota DPR nonaktif. Tiga melanggar kode etik, dua kembali aktif, dengan Sahroni menerima sanksi paling berat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
Indonesia
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Ada narasi yang disebarkan secara terstruktur dan sistematis di berbagai platform media sosial sejak pertengahan Agustus, jauh sebelum aksi unjuk rasa pecah.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Indonesia
MKD Gelar Pemeriksaan Awal 5 Anggota Nonaktif DPR Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Etika
Pemeriksaan dilakukan untuk mencari kejelasan atas sejumlah peristiwa yang mendapat perhatian publik.
Dwi Astarini - Senin, 03 November 2025
MKD Gelar Pemeriksaan Awal 5 Anggota Nonaktif DPR Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Etika
Indonesia
Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan Senang Aksi Joget Anggota DPR, Merasa Dihargai
Aksi joget para anggota dewan menjadi respons positif karena merasa usaha yang ditampilkan timnya mendapatkan reaksi dari anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan Senang Aksi Joget Anggota DPR, Merasa Dihargai
Indonesia
Putuskan Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, MKD Bahas 5 Kasus Etik Baru
MKD DPR RI memutuskan Rahayu Saraswati tetap berstatus sebagai anggota DPR periode 2024–2029 dan menindaklanjuti lima perkara etik baru dalam rapat internal di Senayan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Putuskan Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, MKD Bahas 5 Kasus Etik Baru
Indonesia
Profil Rahayu Saraswati, Cucu Pendiri BNI dan Keponakan Prabowo yang Lepas Kursi DPR Usai Ucapan Kontroversial
Pernyataan Rahayu Saraswati tentang pencari kerja, memicu polemik luas di masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Profil Rahayu Saraswati, Cucu Pendiri BNI dan Keponakan Prabowo yang Lepas Kursi DPR Usai Ucapan Kontroversial
Indonesia
Arahan Prabowo untuk Anggota DPR Fraksi Gerindra: Harus Mawas Diri dan Jaga Ucapan serta Perilaku
Prabowo melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR Fraksi Gerindra di Kertanegara, Senin (8/9) malam.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Arahan Prabowo untuk Anggota DPR Fraksi Gerindra: Harus Mawas Diri dan Jaga Ucapan serta Perilaku
Indonesia
Jam Tangan hingga Sertifikat Tanah Sudah Dikembalikan, Ahmad Sahroni Janji tak Bawa ke Jalur Hukum
Jam tangan hingga sertifikat tanah milik Ahmad Sahroni, kini sudah dikembalikan. Ia pun berjanji tidak akan membawa masalah ini ke jalur hukum.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Jam Tangan hingga Sertifikat Tanah Sudah Dikembalikan, Ahmad Sahroni Janji tak Bawa ke Jalur Hukum
Bagikan