Pimpinan DPRD Minta Pemerintah Pikirkan Rakyat Kecil di Tengah Pandemi Corona

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 24 Maret 2020
 Pimpinan DPRD Minta Pemerintah Pikirkan Rakyat Kecil di Tengah Pandemi Corona

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani meminta kepada Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI untuk memikirkan nasib rakyat kecil yang berimbas dari virus corona atau COVID-19.

Ia pun mempertayakan pada pemangku kebijakan apakah ada dana subsidi bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat. Bila bantua itu ada, segera digelontorkan. Zita juga mendesak pemerintah menggelar operasi untuk masyarakat.

Baca Juga:

Egois Ingin Duluan Tes Corona, Tingkah Anggota DPR Menyedihkan

"Apakah ada subsidi makanan sehari-hari untuk mereka? BLT? Kompensasi untuk warga yang miskin? Sudahkan operasi pasar dan cek apakah pangan kita cukup untuk hari-hari ke depan? Sejauh mana kita akan mampu bertahan?," jelas Zita saat dikonfirmasi, Selasa (24/3).

Pimpinan DPRD DKI Jakarta Zita Anjani
Anggota DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani (MP/Asropih)

Putri dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) ini mengaku sering mendengar jeritan masyarakat kecil terkait keadaan dan kondisi di tenga virus mematikan ini.

Jeritan yang diterimanya kata Zita mengenai kondisi ekonomi. Masyarakat mengadu mengenai kebutuhannya sehari-hari mengingat kondisi seperti ini.

Baca Juga:

DKI Jakarta Jadi Wilayah dengan Pasien Positif Corona Terbanyak dan Korban Meninggal 29 Orang

"Mereka yang rentan secara ekonomi. Memenuhi kebutuhan pangan saja tidak pasti. Sekarang, banyak dari kita harus berhenti bekerja," tuturnya.

"Saatnya berfikir panjang 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, bagaimana mempertahankan kesehatan, ekonomi bangsa Indonesia, tentunya ekonomi keluarga kita juga," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

PKS Desak Test COVID-19 Anggota DPR dan Keluarga Dibatalkan

#Pemprov DKI #DPRD DKI Jakarta #Virus Corona #Partai Amanat Nasional
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur
Pada Rabu (17/9), Pansus Perparkiran bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI melakukan sidak di dua lokasi parkir ilegal di Jakarta Timur
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga memastikan nasib para nelayan akan tetap diperhatikan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Inisiatif ini muncul setelah sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan penumpang melompati pagar pembatas di Stasiun Cikini
Angga Yudha Pratama - Senin, 15 September 2025
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Relokasi ini merupakan bagian dari rencana penataan kawasan Barito yang akan diubah menjadi Taman Bendera Pusaka
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Bagikan