Egois Ingin Duluan Tes Corona, Tingkah Anggota DPR Menyedihkan

Eddy FloEddy Flo - Senin, 23 Maret 2020
Egois Ingin Duluan Tes Corona, Tingkah Anggota DPR Menyedihkan

Pengamat politik Ujang Komarudin (Foto: unialazhar.ac.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Ujang Komarudin mengkritik sikap anggoga DPR yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dan keluarga ketimbang rakyat yang membutuhkan. Hal ini disampaikan Ujang, lantaran DPR ingin lebih dulu melakukan rapid test corona bersama anggota keluarganya.

Menurut Ujang, sebagai wakil rakyat, mereka harus mengutamakan rakyat yang membutuhkan dan sedang mengalami kesulitan.

Baca Juga:

Cegah Sebaran Corona, KAI DAOP 6 Terapkan Boarding Tiket Mandiri

Sebab, saat ini banyak masyarakat yang masuk daftar Orang Dalam Pengawasan (ODP) hingga Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang memiliki tingkat kerawanan tertular virus corona yang tinggi.

Pengamat politik Ujang Komarudin kritik DPR
Pengamat Politik Ujang Komarudin sayangkan anggota DPR yang lebih dulu ingin lakukan tes corona (Foto: Dok Pribadi)

"Rakyat yang sedang kesulitan," kata Ujang kepada wartawann di Jakarta, Senin (23/3).

Ujang menjelaskan, harusnya, kelompok masyarakat ini harus didahulukan ketimbang anggota DPR.

"Sungguh menyedihkan jika para elite politik lebih mengutamakan diri dan keluarganya," sesalnya.

Sehingga tidak salah, jika rakyat memberi stempel buruk terhadap DPR. Sebab selama ini, peran mereka hanya mewakili privilege, fasilitas dan kemewahan saja.

"Semua diwakili sama mereka. Fasilitas-fasilitas mewah, gaji besar, mobil, rumah, jalan-jalan keluar negeri. Sampai rapid test pun diwakili. Nanti masuk neraka juga diwakili mereka," lanjutnya.

"Mereka memang berhak untuk rapid test. Namun utamakan rakyat yang sekarang banyak menjadi korban keganasan virus Corona," harapnya.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, pekan ini ada 575 anggota DPR RI beserta seluruh keluarganya akan menjalani pemeriksaan virus corona(Covid-19) pekan ini. Totalnya, ada sekitar 2.000 orang.

Baca Juga:

Makin Meluas, Kini Jambi, Kepulauan Riau dan Maluku Utara Terjangkit Corona

Rapid test ini, terang Indra akan tiba di DPR besok Selasa (24/3). Pemeriksaannya direncanakan akan berlangsung Kamis (26/3) atau Jumat (27/3).

Tes cepat tersebut, kata dia tidak dibiayai oleh Kesekjenan DPR. Melainkan dari hasil patungan pimpinan dan anggota DPR.(Knu)

Baca Juga:

DPD Sarankan Pemerintah Geser Anggaran PUPR dan Alutsista untuk Tangani COVID-19

#Virus Corona #Anggota DPR #Pengamat Politik #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap aset yang berhasil kembali dari para koruptor bermanfaat optimal bagi negara dan pelayanan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Indonesia
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Apabila benar kendaraan tersebut belum dilengkapi sensor pendeteksi objek di sekitar kendaraan, Polri perlu segera melakukan pembenahan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Indonesia
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Kebutuhan anggaran PPATK pada 2027 mencapai Rp 769,8 miliar.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Bagikan