Pimpinan DPRD Desak Anies Segera Ajukan Perpanjangan PSBB


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera mengajukan perpanjangan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Ibu Kota.
Sebab, sejak PSBB berlangsung di DKI kasus COVID-19 menunjukkan angka penyebaran yang kian meningkat. Menurutnya, bila tak diperpanjang dikhawatirkan penularan virus itu terus mengganas.
Baca Juga:
Mundur Dari Stafsus Jokowi, Belva Devara Dipuji Politisi PSI
Berdasarkan data dari situs resmi Pemprov DKI mengenai COVID-19 corona.jakarta.go.id jumlah orang penderita corona di Jakarta pada Jumat 10 April 2020 atau hari pertama diberlakukan PSBB tercatat ada 1.719 jiwa.

Sedangkan sejak kemarin terhitung masyarakat yang terkonfirmasi terpapar penyakit dari Wuhan, Tiongkok itu berjumlah 3.279 warga.
"Harus diperpanjang PSBB. Pak Anies segera ajukan ke Kemenkes untuk perpanjangan," ujar Taufik kepada wartawan, Selasa (22/3) malam.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini menyarankan agar perpanjangan PSBB harus sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Bisa dibilang sampai kasus corona di DKI mengalami penurunan kasus.
"Sampai angka virus corona menurun," ungkap dia.
Baca Juga:
Anak Buah Anies Tunggu Arahan Luhut Terkait Mekanisme Larangan Mudik
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berniat untuk memperpanjang pelaksanaan status PSBB di wilayah DKI. Ia menganggap waktu PSBB selama 14 hari tak bisa memutus mata rantai penularan corona.
"Lalu bahwa pembatasan ini memang menurut Peraturan Menkes, itu diberlakukan selama 14 hari. Padahal dalam kenyataannya wabah seperti ini tidak bisa selesai dalam 14 hari. Karena itu hampir pasti PSBB harus diperpanjang," kata Anies saat rapat virtual dengan Tim Pengawas (Timwas) DPR Penanggulangan COVID-19, Kamis (16/4).(Asp)
Baca Juga:
Pasien Corona Terus Bertambah, Pemerintah Waspadai Orang Tak Bergejala
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur

Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
