Pimpinan DPRD Desak Anies Segera Ajukan Perpanjangan PSBB


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera mengajukan perpanjangan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Ibu Kota.
Sebab, sejak PSBB berlangsung di DKI kasus COVID-19 menunjukkan angka penyebaran yang kian meningkat. Menurutnya, bila tak diperpanjang dikhawatirkan penularan virus itu terus mengganas.
Baca Juga:
Mundur Dari Stafsus Jokowi, Belva Devara Dipuji Politisi PSI
Berdasarkan data dari situs resmi Pemprov DKI mengenai COVID-19 corona.jakarta.go.id jumlah orang penderita corona di Jakarta pada Jumat 10 April 2020 atau hari pertama diberlakukan PSBB tercatat ada 1.719 jiwa.

Sedangkan sejak kemarin terhitung masyarakat yang terkonfirmasi terpapar penyakit dari Wuhan, Tiongkok itu berjumlah 3.279 warga.
"Harus diperpanjang PSBB. Pak Anies segera ajukan ke Kemenkes untuk perpanjangan," ujar Taufik kepada wartawan, Selasa (22/3) malam.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini menyarankan agar perpanjangan PSBB harus sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Bisa dibilang sampai kasus corona di DKI mengalami penurunan kasus.
"Sampai angka virus corona menurun," ungkap dia.
Baca Juga:
Anak Buah Anies Tunggu Arahan Luhut Terkait Mekanisme Larangan Mudik
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berniat untuk memperpanjang pelaksanaan status PSBB di wilayah DKI. Ia menganggap waktu PSBB selama 14 hari tak bisa memutus mata rantai penularan corona.
"Lalu bahwa pembatasan ini memang menurut Peraturan Menkes, itu diberlakukan selama 14 hari. Padahal dalam kenyataannya wabah seperti ini tidak bisa selesai dalam 14 hari. Karena itu hampir pasti PSBB harus diperpanjang," kata Anies saat rapat virtual dengan Tim Pengawas (Timwas) DPR Penanggulangan COVID-19, Kamis (16/4).(Asp)
Baca Juga:
Pasien Corona Terus Bertambah, Pemerintah Waspadai Orang Tak Bergejala
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
