Pimpinan DPRD Desak Anies Segera Ajukan Perpanjangan PSBB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera mengajukan perpanjangan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Ibu Kota.
Sebab, sejak PSBB berlangsung di DKI kasus COVID-19 menunjukkan angka penyebaran yang kian meningkat. Menurutnya, bila tak diperpanjang dikhawatirkan penularan virus itu terus mengganas.
Baca Juga:
Mundur Dari Stafsus Jokowi, Belva Devara Dipuji Politisi PSI
Berdasarkan data dari situs resmi Pemprov DKI mengenai COVID-19 corona.jakarta.go.id jumlah orang penderita corona di Jakarta pada Jumat 10 April 2020 atau hari pertama diberlakukan PSBB tercatat ada 1.719 jiwa.
Sedangkan sejak kemarin terhitung masyarakat yang terkonfirmasi terpapar penyakit dari Wuhan, Tiongkok itu berjumlah 3.279 warga.
"Harus diperpanjang PSBB. Pak Anies segera ajukan ke Kemenkes untuk perpanjangan," ujar Taufik kepada wartawan, Selasa (22/3) malam.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini menyarankan agar perpanjangan PSBB harus sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Bisa dibilang sampai kasus corona di DKI mengalami penurunan kasus.
"Sampai angka virus corona menurun," ungkap dia.
Baca Juga:
Anak Buah Anies Tunggu Arahan Luhut Terkait Mekanisme Larangan Mudik
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berniat untuk memperpanjang pelaksanaan status PSBB di wilayah DKI. Ia menganggap waktu PSBB selama 14 hari tak bisa memutus mata rantai penularan corona.
"Lalu bahwa pembatasan ini memang menurut Peraturan Menkes, itu diberlakukan selama 14 hari. Padahal dalam kenyataannya wabah seperti ini tidak bisa selesai dalam 14 hari. Karena itu hampir pasti PSBB harus diperpanjang," kata Anies saat rapat virtual dengan Tim Pengawas (Timwas) DPR Penanggulangan COVID-19, Kamis (16/4).(Asp)
Baca Juga:
Pasien Corona Terus Bertambah, Pemerintah Waspadai Orang Tak Bergejala
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?