Penjelasan Wakil Ketua DPR Terkait Batalnya Rapat Komisi III dengan Mahfud MD
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Jaka/jk
MerahPutih.com - Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD terkait transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan, batal digelar pada Senin (20/3).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan penjelasan terkait batalnya rapat tersebut. Menurutnya, rapat tersebut belum digelar hanya karena persoalan teknis untuk mencocokan waktu antara Komisi III dan Mahfud MD.
Baca Juga
Proses Naturalisasi 3 Pemain Timnas Indonesia U-20 Disetujui Komisi X DPR
"Jadi sebenarnya tidak ada isu dan ini hanya mencocokkan waktu," kata Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini memastikan rapat Komisi III DPR dengan Mahfud MD pasti akan digelar.
Dikatakan Dasco, besok akan digelar raker dengan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. Sementara rapat dengan Mahfud MD akan diselenggarakan pada Jumat (24/3) mendatang.
"Dan dengan PPATK besok, dan Menko Polhukam rencananya Jumat. Sedangkan Rabu kami kita terpentok dengan Hari Raya Nyepi dan cuti bersama," pungkasnya.
Baca Juga
Anggota Komisi III Bingung Rapat Bareng Mahfud MD soal Transaksi Rp 300 Triliun Batal
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Habiburokhman menyayangkan batalnya rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menko Polhukam Mahfud MD terkait transaksi janggal Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan.
Padahal, kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, para Anggota Komisi III DPR sudah siap untuk menggelar rapat bersama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu hari ini.
Habiburokhman mengaku khawatir batalnya agenda rapat bersama Mahfud bakal berimbas pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Komisi III lantaran dianggap tidak serius mennyikapi persoalan tersebut. (Pon)
Baca Juga
Komisi XI DPR Sepakati Perry Warjiyo Kembali Jadi Gubernur BI
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas
Ikhtiar Komisi III, Berharap Revisi KUHAP Tuntas Sebelum 1 Januari 2026
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Kecam Aksi Kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap Kepala SPPG, DPR Minta Pelaku Diproses Hukum
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Dasco Buka Alasan MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Keponakan Prabowo
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Tergeser, KUHAP Jadi Fokus Awal Pembahasan
KPK Pastikan Belum Ada Rencana Panggil Mahfud MD Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building