Pemprov DKI Evaluasi Pendistribusian Pangan Murah setelah Ditemukan Praktik Pungli
Andika Pratama - Kamis, 21 September 2023
Warga antre untuk membeli beras medium saat operasi pasar murah, Selasa (19/9). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/rwa.
MerahPutih.com - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta melakukan evaluasi pendistribusian pangan murah usai ditemukan dugaan pungli dalam program tersebut di Koja, Jakarta Utara.
Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, untuk mekanisme pendistribusian pangan bersubsidi ini dilakukan diseluruh lokasi yang sudah ditetapkan.
Baca Juga
Lanjut Eli sapaan akrab Eliawati, memberikan informasi kepada penerima manfaat melalui pengumuman yang dipasang dan berisi informasi jadwal layanan (pembagian nomor antrian dan waktu transaksi) yang diberikan.
"Contoh pembagian nomor antrian pukul 07.00 sd 08.00, pelaksanaan transaksi dimulai pukul 09.00 sd 16.00," kata Eli di Jakarta, Kamis (21/9).
Upaya agar pendistribusian pangan murah tepat sasaran maka, ucap Eli, masyarakat yang akan melakukan transaksi diwajibkan membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP.\
Baca Juga
Eli tegaskan, hasil investigasi atas laporan kasus antrian periode bulan Juli sampai dengan September 2023, ditemukan fakta bahwa stok pangan di lokasi terkait masih tersisa atau cukup.
"Direncanakan penambahan lokasi distribusi untuk mengurangi penumpukan massa/antrian," tutupnya.
Sebelumnya, dugaan pungli program bansos diungkap oleh Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. Pungli tersebut terjadi di dapilnya di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
Suhud menuturkan, pungli ini dilakukan dengan cara mematok harga kepada warga yang ingin mendapat antrean lebih dulu dalam membeli pangan murah tersebut.
"Kekacauan di lapangan juga telah menimbulkan adanya pungli. Melalui forum ini saya ingin minta izin kepada ketua sebentar 1 menit untuk memperdengarkan rekaman berapa pungli yang ada di lapangan," ungkap Suhud. (Asp).
Baca Juga
Legislator PKS Ungkap Kasus Pungli Program Bansos Pemprov DKI di Rapat Paripurna
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Tanggapi Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Pramono: Harus Ada yang Bertanggung Jawab
Ada Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Kerugian Capai Rp 37,8 Miliar
Komisi E DPRD DKI Jakarta Minta Disdik Tindak Tegas Guru yang Terlibat Kasus Asusila
Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
Jakpro Masih Merugi, DPRD DKI Soroti Aset Mangkrak
Utilitas Jakarta Semrawut, Pansus SJUT Tengaskan tak Ingin Ada Korban Jiwa
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
