Pemprov DKI Evaluasi Pendistribusian Pangan Murah setelah Ditemukan Praktik Pungli
Andika Pratama - Kamis, 21 September 2023
Warga antre untuk membeli beras medium saat operasi pasar murah, Selasa (19/9). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/rwa.
MerahPutih.com - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta melakukan evaluasi pendistribusian pangan murah usai ditemukan dugaan pungli dalam program tersebut di Koja, Jakarta Utara.
Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, untuk mekanisme pendistribusian pangan bersubsidi ini dilakukan diseluruh lokasi yang sudah ditetapkan.
Baca Juga
Lanjut Eli sapaan akrab Eliawati, memberikan informasi kepada penerima manfaat melalui pengumuman yang dipasang dan berisi informasi jadwal layanan (pembagian nomor antrian dan waktu transaksi) yang diberikan.
"Contoh pembagian nomor antrian pukul 07.00 sd 08.00, pelaksanaan transaksi dimulai pukul 09.00 sd 16.00," kata Eli di Jakarta, Kamis (21/9).
Upaya agar pendistribusian pangan murah tepat sasaran maka, ucap Eli, masyarakat yang akan melakukan transaksi diwajibkan membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP.\
Baca Juga
Eli tegaskan, hasil investigasi atas laporan kasus antrian periode bulan Juli sampai dengan September 2023, ditemukan fakta bahwa stok pangan di lokasi terkait masih tersisa atau cukup.
"Direncanakan penambahan lokasi distribusi untuk mengurangi penumpukan massa/antrian," tutupnya.
Sebelumnya, dugaan pungli program bansos diungkap oleh Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. Pungli tersebut terjadi di dapilnya di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
Suhud menuturkan, pungli ini dilakukan dengan cara mematok harga kepada warga yang ingin mendapat antrean lebih dulu dalam membeli pangan murah tersebut.
"Kekacauan di lapangan juga telah menimbulkan adanya pungli. Melalui forum ini saya ingin minta izin kepada ketua sebentar 1 menit untuk memperdengarkan rekaman berapa pungli yang ada di lapangan," ungkap Suhud. (Asp).
Baca Juga
Legislator PKS Ungkap Kasus Pungli Program Bansos Pemprov DKI di Rapat Paripurna
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
