Pemprov DKI Evaluasi Pendistribusian Pangan Murah setelah Ditemukan Praktik Pungli
Andika Pratama - Kamis, 21 September 2023
Warga antre untuk membeli beras medium saat operasi pasar murah, Selasa (19/9). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/rwa.
MerahPutih.com - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta melakukan evaluasi pendistribusian pangan murah usai ditemukan dugaan pungli dalam program tersebut di Koja, Jakarta Utara.
Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, untuk mekanisme pendistribusian pangan bersubsidi ini dilakukan diseluruh lokasi yang sudah ditetapkan.
Baca Juga
Lanjut Eli sapaan akrab Eliawati, memberikan informasi kepada penerima manfaat melalui pengumuman yang dipasang dan berisi informasi jadwal layanan (pembagian nomor antrian dan waktu transaksi) yang diberikan.
"Contoh pembagian nomor antrian pukul 07.00 sd 08.00, pelaksanaan transaksi dimulai pukul 09.00 sd 16.00," kata Eli di Jakarta, Kamis (21/9).
Upaya agar pendistribusian pangan murah tepat sasaran maka, ucap Eli, masyarakat yang akan melakukan transaksi diwajibkan membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP.\
Baca Juga
Eli tegaskan, hasil investigasi atas laporan kasus antrian periode bulan Juli sampai dengan September 2023, ditemukan fakta bahwa stok pangan di lokasi terkait masih tersisa atau cukup.
"Direncanakan penambahan lokasi distribusi untuk mengurangi penumpukan massa/antrian," tutupnya.
Sebelumnya, dugaan pungli program bansos diungkap oleh Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. Pungli tersebut terjadi di dapilnya di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
Suhud menuturkan, pungli ini dilakukan dengan cara mematok harga kepada warga yang ingin mendapat antrean lebih dulu dalam membeli pangan murah tersebut.
"Kekacauan di lapangan juga telah menimbulkan adanya pungli. Melalui forum ini saya ingin minta izin kepada ketua sebentar 1 menit untuk memperdengarkan rekaman berapa pungli yang ada di lapangan," ungkap Suhud. (Asp).
Baca Juga
Legislator PKS Ungkap Kasus Pungli Program Bansos Pemprov DKI di Rapat Paripurna
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?