Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Kinerja PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) dinilai belum memuaskan oleh DPRD DKI Jakarta.
Pasalnya, meski Pemprov DKI terus menggelontorkan penyertaan modal daerah (PMD) dari APBD untuk berbagai proyek, Jakpro belum mampu memberikan dividen bagi kas daerah.
"Memang dari aspek kinerja, Jakpro masih jauh dari harapan. Mereka masih merugi. Kalaupun ada keuntungan, jumlahnya masih terlalu kecil dibandingkan modal yang sudah dikeluarkan," ujar Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynuddin, Rabu (24/9).
Baca juga:
Jakpro Evaluasi Formula E 2025: Putuskan Nasib Jakarta E-Prix Tahun Depan
Dalam rapat kerja Komisi C, terungkap banyak aset Jakpro yang belum dimanfaatkan secara optimal. Tahun ini, Jakpro bersama anak usahanya tercatat memiliki aset sekitar Rp 26,61 triliun dengan kewajiban Rp 1,48 triliun.
"Jakpro ini punya banyak aset idle, dan itu menjadi salah satu penyebab kerugian karena menimbulkan depresiasi aset," jelas Suhud.
Baca juga:
Angkat Jubir Anies Jadi Komisaris JakPro, Pramono Ungkap Alasan Ini
Rombak Dewan Komisaris Jakpro, Pramono Angkat Orang Dekat Anies Hingga Politikus Golkar
Ia mendesak Jakpro melakukan inventarisasi lebih mendalam dan menyusun strategi pemanfaatan aset yang optimal. Terlebih, Jakpro memiliki anak usaha di bidang konsultan yang seharusnya bisa mendukung strategi tersebut.
"Pendapatan non-farebox ini belum dioptimalkan. Padahal bisa menjadi sumber pemasukan, apalagi di era digital sekarang. Pemanfaatan lahan, iklan, hingga billboard digital harus mulai digarap. Terutama untuk LRT Jakarta, ya, dari sektor non-farebox," pungkasnya. (Asp)
