Pemilihan Wagub DKI Tertutup Bagi Warga dan Wartawan, Ada Apa?

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 05 April 2020
  Pemilihan Wagub DKI Tertutup Bagi Warga dan Wartawan, Ada Apa?

Ketua Panlih Wagub DKI Jakarta Farazandi Fidinansyah . Foto: @PSI_Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Senin 6 April 2020 besok Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur (Wagub) akan menggelar pelaksanaan penetapan pendamping Gubernur Anies dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Jakarta Pusat.

Namun sayangnya agenda yang ditunggu-tunggu warga DKI selama 19 bulan ini tertutup bagi masyarakat dan awak media.

Baca Juga:

Nurmansjah Lubis: Harusnya Pilwagub Digelar Saat Jakarta Aman dari Corona

"Sifatnya sama kaya (kegiatan visi-misi) kita tertutup steril. Ya nanti hasil tappingnya semua di pos di kanal DPRD kita sebar ke jurnalis," kata Ketua Panlih Cawagub DKI, Farazandi Fidinansyah di Jakarta.

Panlih Wagub DKI mengungkapkan pemilihan wagub dilangsungkan secara tertutup
Panlih Wagub DKI Jakarta. Foto: @PSI_Jakarta

Bahkan beberapa waktu lalu acara itu dijanjikan akan disediakan sejumlah layar lebar bagi publik di depan ruang pemilihan, namun hal tersebut urung juga dilakukan.

"Ga ada layar, steril. Karena protapnya emang begitu. Kita mengikuti anjuran," jelas Farazandi.

Parahnya lagi aturan tersebut merupakan arahan pimpinan Dewan Parlemen Kebon Sirih, bukan kesepakatan di dalam tata tertib (tatib) pemilihan pengganti Sandiaga Uno.

"Dari ketua DPRD. Karena kita sudah berdiskusi dengan ketua DPRD. Tidak ada di tatib memang," ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Farazandi menerangkan, dalam mekanisme pemilihan ini dibagi beberapa tahap, untuk tahap awal ruang hanya diisi 54 anggota DPRD DKI. Setelah mereka kelar memilih tahap selanjutnya masuk untuk menentukan hak suaranya ke dua cawagub.

Farazandi menyampaikan, Panlih tak merubah syarat kuorum dalam pemilihan yaitu 50 persen plus satu atau harus dihadiri 54 dari 106 anggota DPRD.

Baca Juga:

Pasien COVID-19 di Solo Bertambah, PDP Tembus 41 Orang

"Pokoknya yang kami sedang siapkan ini teknisnya minimal 54 di dalam kita sosial distancing meja-meja steril ga ada yang lain, hanya paling pak gubernur cawagub dan pimpinan dewan, sisanya akan kita transit di ruangan steril," tutupnya.

Adapun sudah ada dua nama cawagub di tangan DPRD DKI yakni Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmasnjah Lubis dari PKS.(Asp)

Baca Juga:

Pilkada Ditunda, Komnas HAM Ingatkan Jaminan Kesehatan Pemilih dan Penyelenggara Pemilu

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Ahmad Riza Patria #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan