Pemerintah Harus Konsisten Terapkan Ekonomi Hijau Usai Dipromosikan di KTT G20

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 17 November 2022
Pemerintah Harus Konsisten Terapkan Ekonomi Hijau Usai Dipromosikan di KTT G20

Seniman tampil saat kegiatan Welcoming Dinner and Cultural Performance KTT G20 2022 di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Pemerintah Indonesia menjadikan momentum KTT G20 sebagai transisi menuju ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengharapkan KTT G20 di Bali sebagai momentum untuk memperkuat implementasi ekonomi hijau atau berkelanjutan bagi semua negara yang hadir.

Baca Juga:

KTT G20 Hasilkan Kerja Sama Indonesia-RRT di Sektor Ekonomi Digital

Sebab, menurutnya, di Indonesia selama ini penerapan ekonomi hijau belum konsisten pada komitmen menjaga keberlanjutan sumberdaya alam.

Ia melihat, selama ini komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan ekonomi dan lingkungan masih sangat lemah.

"Sehingga kita khawatir sistem ekonomi selama ini akan berdampak pada kerusakan sistem lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, pembuangan limbah ke media lingkungan dan lain-lain,” ucap Johan, Kamis (17/11).

Politisi PKS ini menilai, komitmen ekonomi hijau perlu dimunculkan pada momentum KTT G20. Sebab dikotomi antara kepentingan lingkungan dan ekonomi harus segera diakhiri.

Menurut Johan pemerintah mesti menyadari bahwa paradigma ekonomi hijau akan mengemuka sebagai respon atas fenomena perubahan iklim global. Termasuk permasalahan lingkungan yang mengancam keberlangsungan kehidupan umat manusia.

“Di negara kita banyak permasalahan lingkungan diantaranya laju deforestasi yang tinggi, kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang, kebakaran hutan, persoalan sampah dan limbah yang mencemari daratan dan lautan kita,” urai Johan.

Johan menyebut, kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi yang abai pada konsep ekeonomi berkelanjutan akan merugikan semua pihak.

"Terutama nelayan dan petani sebagai kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak kerusakan lingkungan akibat ketidakseimbangan pembangunan," ujar dia.

Baca Juga:

Jepang Puji Keberhasilan Indonesia Gelar KTT G20

Ia pun mendorong pertemuan internasional seperti KTT G20 di Bali ini menjadi momen tercipta tatanan kerjasama untuk kepentingan kehidupan generasi mendatang.

Sekedar informasi, Presiden Indonesia Joko Widodo berbicara pada penutupan KTT B20 menjelang KTT para pemimpin G20 di Nusa Dua, Bali, mengajak para investor untuk berinvestasi di sektor ekonomi hijau.

Jokowi menyampaikan, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (renewable energy) yang sangat besar. Yakni sebesar 434 ribu megawatt baik dari hydropower, geothermal, solar panel, angin, maupun tidal wave.

“Inilah kesempatan para investor untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia membawa investasi membawa teknologi, karena ini memerlukan uang yang tidak sedikit untuk bersama-sama membangun ekonomi hijau di Indonesia,” ujar Jokowi.

Jokowi menyebut, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 30 ribu hektare di Kalimantan Utara yang akan digunakan untuk Green Industrial Park.

Ia pun yakin, akan ada banyak investor yang datang untuk membangun produk hijau dari Indonesia.

“Karena di dekat kawasan itu ada Sungai Kayan yang bisa memproduksi energi bersih energi hijau sebesar 13 ribu megawatt yaitu hydropower,” jelasnya. (Knu)

Baca Juga:

KTT G20 Hasilkan Kesepakatan Dana Pandemi Sebesar Rp 23,4 Triliun

#PKS #DPR #DPR RI #KTT G20 #G20
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
Memperkuat posisi tersangka agar proses penyidikan berlangsung dengan adil, transparan, dan berprinsip pada kemanusiaan.
Dwi Astarini - Senin, 10 November 2025
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Soeripto juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2009.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tuntut sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh di depang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Bagikan