Pemerintah Harus Konsisten Terapkan Ekonomi Hijau Usai Dipromosikan di KTT G20
Seniman tampil saat kegiatan Welcoming Dinner and Cultural Performance KTT G20 2022 di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK). (Foto: Antara)
MerahPutih.com- Pemerintah Indonesia menjadikan momentum KTT G20 sebagai transisi menuju ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan.
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengharapkan KTT G20 di Bali sebagai momentum untuk memperkuat implementasi ekonomi hijau atau berkelanjutan bagi semua negara yang hadir.
Baca Juga:
KTT G20 Hasilkan Kerja Sama Indonesia-RRT di Sektor Ekonomi Digital
Sebab, menurutnya, di Indonesia selama ini penerapan ekonomi hijau belum konsisten pada komitmen menjaga keberlanjutan sumberdaya alam.
Ia melihat, selama ini komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan ekonomi dan lingkungan masih sangat lemah.
"Sehingga kita khawatir sistem ekonomi selama ini akan berdampak pada kerusakan sistem lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, pembuangan limbah ke media lingkungan dan lain-lain,” ucap Johan, Kamis (17/11).
Politisi PKS ini menilai, komitmen ekonomi hijau perlu dimunculkan pada momentum KTT G20. Sebab dikotomi antara kepentingan lingkungan dan ekonomi harus segera diakhiri.
Menurut Johan pemerintah mesti menyadari bahwa paradigma ekonomi hijau akan mengemuka sebagai respon atas fenomena perubahan iklim global. Termasuk permasalahan lingkungan yang mengancam keberlangsungan kehidupan umat manusia.
“Di negara kita banyak permasalahan lingkungan diantaranya laju deforestasi yang tinggi, kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang, kebakaran hutan, persoalan sampah dan limbah yang mencemari daratan dan lautan kita,” urai Johan.
Johan menyebut, kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi yang abai pada konsep ekeonomi berkelanjutan akan merugikan semua pihak.
"Terutama nelayan dan petani sebagai kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak kerusakan lingkungan akibat ketidakseimbangan pembangunan," ujar dia.
Baca Juga:
Ia pun mendorong pertemuan internasional seperti KTT G20 di Bali ini menjadi momen tercipta tatanan kerjasama untuk kepentingan kehidupan generasi mendatang.
Sekedar informasi, Presiden Indonesia Joko Widodo berbicara pada penutupan KTT B20 menjelang KTT para pemimpin G20 di Nusa Dua, Bali, mengajak para investor untuk berinvestasi di sektor ekonomi hijau.
Jokowi menyampaikan, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (renewable energy) yang sangat besar. Yakni sebesar 434 ribu megawatt baik dari hydropower, geothermal, solar panel, angin, maupun tidal wave.
“Inilah kesempatan para investor untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia membawa investasi membawa teknologi, karena ini memerlukan uang yang tidak sedikit untuk bersama-sama membangun ekonomi hijau di Indonesia,” ujar Jokowi.
Jokowi menyebut, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 30 ribu hektare di Kalimantan Utara yang akan digunakan untuk Green Industrial Park.
Ia pun yakin, akan ada banyak investor yang datang untuk membangun produk hijau dari Indonesia.
“Karena di dekat kawasan itu ada Sungai Kayan yang bisa memproduksi energi bersih energi hijau sebesar 13 ribu megawatt yaitu hydropower,” jelasnya. (Knu)
Baca Juga:
KTT G20 Hasilkan Kesepakatan Dana Pandemi Sebesar Rp 23,4 Triliun
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan