Pemerintah Harus Konsisten Terapkan Ekonomi Hijau Usai Dipromosikan di KTT G20

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 17 November 2022
Pemerintah Harus Konsisten Terapkan Ekonomi Hijau Usai Dipromosikan di KTT G20

Seniman tampil saat kegiatan Welcoming Dinner and Cultural Performance KTT G20 2022 di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Pemerintah Indonesia menjadikan momentum KTT G20 sebagai transisi menuju ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengharapkan KTT G20 di Bali sebagai momentum untuk memperkuat implementasi ekonomi hijau atau berkelanjutan bagi semua negara yang hadir.

Baca Juga:

KTT G20 Hasilkan Kerja Sama Indonesia-RRT di Sektor Ekonomi Digital

Sebab, menurutnya, di Indonesia selama ini penerapan ekonomi hijau belum konsisten pada komitmen menjaga keberlanjutan sumberdaya alam.

Ia melihat, selama ini komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan ekonomi dan lingkungan masih sangat lemah.

"Sehingga kita khawatir sistem ekonomi selama ini akan berdampak pada kerusakan sistem lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, pembuangan limbah ke media lingkungan dan lain-lain,” ucap Johan, Kamis (17/11).

Politisi PKS ini menilai, komitmen ekonomi hijau perlu dimunculkan pada momentum KTT G20. Sebab dikotomi antara kepentingan lingkungan dan ekonomi harus segera diakhiri.

Menurut Johan pemerintah mesti menyadari bahwa paradigma ekonomi hijau akan mengemuka sebagai respon atas fenomena perubahan iklim global. Termasuk permasalahan lingkungan yang mengancam keberlangsungan kehidupan umat manusia.

“Di negara kita banyak permasalahan lingkungan diantaranya laju deforestasi yang tinggi, kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang, kebakaran hutan, persoalan sampah dan limbah yang mencemari daratan dan lautan kita,” urai Johan.

Johan menyebut, kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi yang abai pada konsep ekeonomi berkelanjutan akan merugikan semua pihak.

"Terutama nelayan dan petani sebagai kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak kerusakan lingkungan akibat ketidakseimbangan pembangunan," ujar dia.

Baca Juga:

Jepang Puji Keberhasilan Indonesia Gelar KTT G20

Ia pun mendorong pertemuan internasional seperti KTT G20 di Bali ini menjadi momen tercipta tatanan kerjasama untuk kepentingan kehidupan generasi mendatang.

Sekedar informasi, Presiden Indonesia Joko Widodo berbicara pada penutupan KTT B20 menjelang KTT para pemimpin G20 di Nusa Dua, Bali, mengajak para investor untuk berinvestasi di sektor ekonomi hijau.

Jokowi menyampaikan, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (renewable energy) yang sangat besar. Yakni sebesar 434 ribu megawatt baik dari hydropower, geothermal, solar panel, angin, maupun tidal wave.

“Inilah kesempatan para investor untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia membawa investasi membawa teknologi, karena ini memerlukan uang yang tidak sedikit untuk bersama-sama membangun ekonomi hijau di Indonesia,” ujar Jokowi.

Jokowi menyebut, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 30 ribu hektare di Kalimantan Utara yang akan digunakan untuk Green Industrial Park.

Ia pun yakin, akan ada banyak investor yang datang untuk membangun produk hijau dari Indonesia.

“Karena di dekat kawasan itu ada Sungai Kayan yang bisa memproduksi energi bersih energi hijau sebesar 13 ribu megawatt yaitu hydropower,” jelasnya. (Knu)

Baca Juga:

KTT G20 Hasilkan Kesepakatan Dana Pandemi Sebesar Rp 23,4 Triliun

#PKS #DPR #DPR RI #KTT G20 #G20
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Beberapa isu utama revisi UU Sisdiknas yang menjadi sorotan Fikri meliputi kodifikasi undang-undang, penegasan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Indonesia
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
Hetifah juga meminta pemerintah memperhatikan dampak implementasinya terhadap kurikulum yang sudah padat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
Indonesia
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Hanif mengingatkan publik agar tidak mudah tertipu dengan label "air pegunungan"
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Indonesia
Cegah Penyelundupan Narkoba, Legislator Usulkan Penambahan Pos Perbatasan di Papua Selatan
Kondisi geografis Papua Selatan memiliki garis perbatasan paling panjang dengan Papua Nugini.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Cegah Penyelundupan Narkoba, Legislator Usulkan Penambahan Pos Perbatasan di Papua Selatan
Indonesia
DPR Desak Pengusutan Tuntas Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika
Praktik tambang ilegal di kawasan strategis seperti Mandalika sangat ironis.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
DPR Desak Pengusutan Tuntas Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika
Indonesia
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Usman menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi penurunan HET di lapangan berjalan tanpa penyimpangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Unggahan tersebut terbilang populer dengan lebih dari 12.400 tanda suka dan 2.400 komentar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Indonesia
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Prinsip utama adalah mendukung kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan daya saing global
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Indonesia
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Penting untuk dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, sama seperti bahasa asing lainnya, memiliki landasan dan tujuan yang kuat
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Indonesia
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Penyelesaian konflik antara warga dan pengembang harus berpegangan pada tiga prinsip utama hukum
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Bagikan