Pemerintah Diminta Sosialisasikan Pembatalan Haji 2021 Agar Tak 'Digoreng'

Ilustrasi calon jamaah haji (Foto dokumen ANTARA/Hery Sidik)
Merahputih.com - Pemerintah di semua tingkatan diminta agar melakukan sosalisasi pembatalan keberangkatan haji pada 2021. Hal itu guna menjaga situasi kondusif di tentah-tengah masyarakat.
"Hal ini bisa 'digoreng' untuk kepentingan politik yang tidak sehat, misalnya ada yang bilang karena utang Indonesia dengan Arab Saudi belum dibayar," kata Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah Masruhan Samsurie dikutip Antara, Jumat (4/6).
Baca Juga
Kemenag Siapkan Beberapa Skenario Jika Arab Saudi Beri Lampu Hijau Ibadah Haji
Selain itu, pemerintah juga perlu mengundang para calon haji yang batal berangkat pada tahun ini untuk menjelaskan secara langsung dan detail sehingga tidak muncul pemikiran yang spekulatif. Perlu pula disampaikan kemungkinan tahun depan bagaimana.
"Berkaitan dengan biaya yang sudah dilunasi di bank, bagaimana dengan yang usianya sudah sepuh dan lainnya," ujarnya.

Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah ini memaklumi pembatalan keberangkatan haji pada tahun ini oleh pemerintah karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Menurutnya, Pandemi menjadi alasan yang tidak bisa ditolak.
"Karena terjadi juga dengan negara-negara lain yang memutuskan untuk meniadakan pemberangkatan haji, bahkan Malaysia dan Brunei sudah beberapa hari lalu memutuskannya," beber dia.
Ia menyayangkan pemerintah Arab Saudi yang belum memberikan keputusan terkait dengan ibadah haji tahun ini. "Di sinilah kegagalan diplomasi kita dengan Saudi. Padahal, kita tahu hubungan pemerintah kita dengan Saudi sangat bagus. Ini sebetulnya sebuah modal untuk bisa mengatasi persoalan haji," ujarnya.
Baca Juga
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji 1442 Hijriah/2021 Masehi.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Kamis (3/6). Menag menjelaskan penyebab pembatalan keberangkatan jemaah calon haji asal Indonesia karena belum adanya kepastian dari pemerintah Arab Saudi mengenai kuota haji Indonesia. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
