Pemerintah Diminta Lakukan Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi Kesiapannya Hadapi Corona

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 04 Maret 2020
Pemerintah Diminta Lakukan Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi Kesiapannya Hadapi Corona

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) di Jakarta (Foto; antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPR Puan Maharani menilai pemerintah perlu melakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi yang efektif kepada rakyat terkait kesiapannya menghadapi dampak virus corona. Termasuk kesiapan stok pangan dan bahan pokok lain.

"Sehingga tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” kata Puan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/3).

Baca Juga:

Co-founder Apple Klaim Bawa Virus Corona ke Amerika? Ini Penjelasannya

Putri presiden kelima Megawati Soekarnoputri ini juga meminta pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus korona harus menjadi prioritas.

“Keselamatan dan kesehatan warga negara adalah yang utama sehingga pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus korona harus menjadi prioritas sebelum kita berbicara tentang dampak ekonomi dan lain-lain terkait wabah Covid-19 ini,” ujar Puan.

Puan pun mendesak pemerintah segera melakukan penanganan wabah virus korona secara terpusat agar terkoordinasi, terpadu, dan terintegrasi. Penyelenggaraan penanggulangan wabah dapat diserahkan kepada BNPB atau Kelembagaan lain yang efektif sesuai aturan perundang-undangan.

Puan Maharani hadiri acara sosialisasi Empat Pilar di Gedung DPR/MPR
Puan Maharani saat menghadiri Riding Kebangsaan Empat Pilar MPR di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Minggu (23/2) (Foto: antaranews)

Adanya Tim penanggulangan wabah secara nasional ini penting untuk menjamin kehadiran negara dalam penanggulangan penyebaran virus korona sehingga meyakinkan seluruh masyarakat bahwa Indonesia selalu waspada, siaga, dan serius dalam menangani virus korona.

"Tim ini bekerja 24 jam nonstop, 7 hari dalam sepekan,” jelasnya.

Menurut Puan, tim penanggulangan virus corona mengkoordinasikan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan secara nasional untuk memastikan protokol pencegahan dan penanggulangan berjalan sesuai standard operation and procedure (SOP) penanganan epidemi Covid-19.

Sementara, Ketua MPR, Bambang Soesatyo mengajak seluruh masyarakat Indonesia tidak panik terhadap isu virus corona dan selalu memperhatikan instruksi dari Menteri Kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

“Menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan masker jika berinteraksi diluar rumah,” ujar Bambang yang juga penghobby motor besar ini.

Baca Juga:

PWI: Banyak Media Abai Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Terkait Corona

Menurut Bambang, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan agar memperketat pengawasan di pintu masuk menuju Indonesia, seperti bandara dan pelabuhan, guna mencegah meluasnya penyebaran virus corona.

Untuk itu Bambang menyarankan kepada Pemerintah agar memberikan masker secara gratis bagi masyarakat yang berada di tempat publik yang ramai. “Dan juga kepada aplikator transportasi online untuk menyediakan masker gratis kepada para penumpang, sebagai bentuk tanggung jawab dan partisipasi dalam mengantisipasi penyebaran virus corona,” jelas dia. (Knu)

#Puan Maharani #DPR #Virus Corona #Pasien Corona #Penyakit Corona
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Ini cermin masalah klasik di dunia pendidikan kita
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Indonesia
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebenarnya memberikan legitimasi bagi penempatan perwira tinggi Polri di luar institusi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Indonesia
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
RKUHAP dilakukan melalui mekanisme kompromi yang sehat, dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara publik dan lembaga penegak hukum.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
Indonesia
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
bahwa RUU KUHAP untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
Indonesia
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
p=Para pekerja migran memiliki bekal keterampilan dan daya saing yang lebih kompetitif sebagai bekal kerja tinggi di luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
Indonesia
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Di Kabupaten Bogor saja masih terdapat 70 desa yang masuk kawasan hutan, dan sebagian mengalami kondisi infrastruktur yang lebih buruk dari Pinogu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Berita Foto
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
Pembahasan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang (RUU) tentang tentang KUHAP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 13 November 2025
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
Indonesia
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
puluhan poin masalah itu tercatat setelah pihaknya menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan 93 pihak, baik perseorangan maupun lembaga.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
Berita Foto
RDP Badan Gizi Nasional dengan Komisi IX DPR Bahas Penyerapan Anggaran Tahun 2025
Kepala BGN Dadan Hindayana bersama Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang saat RDP dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 12 November 2025
RDP Badan Gizi Nasional dengan Komisi IX DPR Bahas Penyerapan Anggaran Tahun 2025
Indonesia
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Huda juga menekankan pentingnya transparansi algoritma yang digunakan oleh aplikator
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Bagikan