Pemerintah Diminta Lakukan Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi Kesiapannya Hadapi Corona

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 04 Maret 2020
Pemerintah Diminta Lakukan Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi Kesiapannya Hadapi Corona

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) di Jakarta (Foto; antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPR Puan Maharani menilai pemerintah perlu melakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi yang efektif kepada rakyat terkait kesiapannya menghadapi dampak virus corona. Termasuk kesiapan stok pangan dan bahan pokok lain.

"Sehingga tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” kata Puan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/3).

Baca Juga:

Co-founder Apple Klaim Bawa Virus Corona ke Amerika? Ini Penjelasannya

Putri presiden kelima Megawati Soekarnoputri ini juga meminta pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus korona harus menjadi prioritas.

“Keselamatan dan kesehatan warga negara adalah yang utama sehingga pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus korona harus menjadi prioritas sebelum kita berbicara tentang dampak ekonomi dan lain-lain terkait wabah Covid-19 ini,” ujar Puan.

Puan pun mendesak pemerintah segera melakukan penanganan wabah virus korona secara terpusat agar terkoordinasi, terpadu, dan terintegrasi. Penyelenggaraan penanggulangan wabah dapat diserahkan kepada BNPB atau Kelembagaan lain yang efektif sesuai aturan perundang-undangan.

Puan Maharani hadiri acara sosialisasi Empat Pilar di Gedung DPR/MPR
Puan Maharani saat menghadiri Riding Kebangsaan Empat Pilar MPR di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Minggu (23/2) (Foto: antaranews)

Adanya Tim penanggulangan wabah secara nasional ini penting untuk menjamin kehadiran negara dalam penanggulangan penyebaran virus korona sehingga meyakinkan seluruh masyarakat bahwa Indonesia selalu waspada, siaga, dan serius dalam menangani virus korona.

"Tim ini bekerja 24 jam nonstop, 7 hari dalam sepekan,” jelasnya.

Menurut Puan, tim penanggulangan virus corona mengkoordinasikan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan secara nasional untuk memastikan protokol pencegahan dan penanggulangan berjalan sesuai standard operation and procedure (SOP) penanganan epidemi Covid-19.

Sementara, Ketua MPR, Bambang Soesatyo mengajak seluruh masyarakat Indonesia tidak panik terhadap isu virus corona dan selalu memperhatikan instruksi dari Menteri Kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

“Menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan masker jika berinteraksi diluar rumah,” ujar Bambang yang juga penghobby motor besar ini.

Baca Juga:

PWI: Banyak Media Abai Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Terkait Corona

Menurut Bambang, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan agar memperketat pengawasan di pintu masuk menuju Indonesia, seperti bandara dan pelabuhan, guna mencegah meluasnya penyebaran virus corona.

Untuk itu Bambang menyarankan kepada Pemerintah agar memberikan masker secara gratis bagi masyarakat yang berada di tempat publik yang ramai. “Dan juga kepada aplikator transportasi online untuk menyediakan masker gratis kepada para penumpang, sebagai bentuk tanggung jawab dan partisipasi dalam mengantisipasi penyebaran virus corona,” jelas dia. (Knu)

#Puan Maharani #DPR #Virus Corona #Pasien Corona #Penyakit Corona
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar  Aturan
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
PBB menemukan anggota dewan terlibat dalam korupsi.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
Indonesia
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Ada 5.000 unit dapur proyek MBG yang belum ada dapur fisiknya atau fiktif.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Indonesia
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Perdebatan soal istilah “orang hilang” atau “orang yang belum kembali” tidaklah penting, karena yang utama adalah memastikan mereka kembali ke keluarganya.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Bagikan