PDIP Persilakan Formula E Dipindahkan ke Dalam Kota

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 16 Maret 2023
PDIP Persilakan Formula E Dipindahkan ke Dalam Kota

Pembalap melaju usai start pada balapan Formula E seri kesembilan di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Sabtu (4/6). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penyelenggaraan Formula E Jakarta musim 2024 direncanakan digelar di dalam kota, tidak lagi diselenggarakan di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara.

Terkait hal itu, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo tidak mempermasalahan rencana tersebut. Namun, ia meminta agar ajang balap mobil listrik itu tidak memakai anggaran Anggaran Pendapatn Belanja Daerah (APBD) DKI.

Baca Juga

Fraksi PAN Tak Masalahkan Lintasan Formula E Dipindahkan ke Dalam Kota

"Silakan saja Formula E digelar asal tidak menggunakan APBD DKI Jakarta," papar Dwi Rio di Jakarta, Kamis (16/3).

Seperti diketahui, PDIP sempat menolak perhelatan Formula E tahun lalu karena event yang diinisiasi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memakai APBD yang jumlahnya mencapai ratusan miliar.

"Tahun lalu Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan Kritis yang Berujung Interpelasi karena penggunaan APBD hingga 560 M," ucap Dwi Rio.

Baca Juga

Bobby Nasution Tolak Jadi Panitia Formula E

Sebelumnya, Ketua Steering Committee (SC) Formula E Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, perhelatan Formula E tahun 2023 tidak akan digelar di Sirkuit Ancol, Jakarta Utara, tapi dipindahkan ke dalam kota.

Namun begitu, Bamsoet belum mau biacara lebih detail dimana letak persisnya sirkuit untuk ajang balap mobil international tersebut.

"Formula E tidak lagi menggunakan sirkuit di Ancol, melainkan akan mengunakan street sirkuit dalam kota," kata Ketua Steering Committee (SC) Formula E Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (14/3). (Asp).

Baca Juga

Bukan Ancol, Formula E 2024 Bakal Digelar di Dalam Kota

#Formula E #PDIP #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Bagikan