PDIP Persilakan Formula E Dipindahkan ke Dalam Kota

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 16 Maret 2023
PDIP Persilakan Formula E Dipindahkan ke Dalam Kota

Pembalap melaju usai start pada balapan Formula E seri kesembilan di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Sabtu (4/6). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penyelenggaraan Formula E Jakarta musim 2024 direncanakan digelar di dalam kota, tidak lagi diselenggarakan di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara.

Terkait hal itu, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo tidak mempermasalahan rencana tersebut. Namun, ia meminta agar ajang balap mobil listrik itu tidak memakai anggaran Anggaran Pendapatn Belanja Daerah (APBD) DKI.

Baca Juga

Fraksi PAN Tak Masalahkan Lintasan Formula E Dipindahkan ke Dalam Kota

"Silakan saja Formula E digelar asal tidak menggunakan APBD DKI Jakarta," papar Dwi Rio di Jakarta, Kamis (16/3).

Seperti diketahui, PDIP sempat menolak perhelatan Formula E tahun lalu karena event yang diinisiasi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memakai APBD yang jumlahnya mencapai ratusan miliar.

"Tahun lalu Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan Kritis yang Berujung Interpelasi karena penggunaan APBD hingga 560 M," ucap Dwi Rio.

Baca Juga

Bobby Nasution Tolak Jadi Panitia Formula E

Sebelumnya, Ketua Steering Committee (SC) Formula E Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, perhelatan Formula E tahun 2023 tidak akan digelar di Sirkuit Ancol, Jakarta Utara, tapi dipindahkan ke dalam kota.

Namun begitu, Bamsoet belum mau biacara lebih detail dimana letak persisnya sirkuit untuk ajang balap mobil international tersebut.

"Formula E tidak lagi menggunakan sirkuit di Ancol, melainkan akan mengunakan street sirkuit dalam kota," kata Ketua Steering Committee (SC) Formula E Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (14/3). (Asp).

Baca Juga

Bukan Ancol, Formula E 2024 Bakal Digelar di Dalam Kota

#Formula E #PDIP #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan