PDIP Munculkan Heru Jadi Pj Gubernur, Pimpinan DPRD DKI: Partai Gak Berwenang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 14 April 2022
PDIP Munculkan Heru Jadi Pj Gubernur, Pimpinan DPRD DKI: Partai Gak Berwenang

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Gerindra Mohamad Taufik. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Gerindra Mohamad Taufik mengaku tak akan berbicara banyak terkait sosok penjabat (pj) gubernur pengganti Anies Baswedan yang akan lengser pada pertengahan Oktober 2022 nanti.

Pasalnya, kata Taufik, orang yang bertanggung jawab menunjuk pj gubernur adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, tidak berwenang.

"Soal penjabat itu kewenangannya presiden. Jadi gak ada tuh partai mengusul-ngusulin, gitu loh," ucap Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/4).

Baca Juga:

PDIP Dorong Kasetpres Jadi Calon Penganti Anies, Ini Alasannya

Memang Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta kerap memunculkan nama Heru Budi Hartono, yang dinilai paling layak gantikan Anies karena berpengalaman di Jakarta.

Taufik mengakui, Heru memang punya segudang pengalaman di DKI Jakarta. Terlebih dia menjadi pegawai dari bawah hingga pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Taufik pun tak memungkiri bahwa diri mengenal betul sosok Heru.

"Tapi kalau nanya ke saya Heru? Saya kenal baik. Saya kenal baik, ya sering bersama-sama dulu lah dengan kita, sejak di Jakarta Utara. Dia paham betul soal Jakarta yah karena memang dari pegawai yang golongan, dulu koperasi Jakut," urainya.

Baca Juga:

Anies Jamu Pemain Atletico Madrid dan Barcelona di Balai Kota

Ketua Umum (Ketum) KAHMI Jaya ini menegaskan, Heru itu pantas dan layak sebagai penjabat gebernur pengganti Anies. Tapi balik lagi, dia dan partai pun tak punya kewenangan, kecuali Presiden Jokowi.

"Ya kalau itu di tetapkan presiden saya kira ok lah, tepat lah," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengaku bahwa Heru Budi Hartono dirasa sosok yang paling layak untuk menjadi pj gubernur pengganti Anies Baswedan.

Kendati demikian, Gembong katakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Heru. Tapi, ia menilai Heru merupakan sosok yang pantas jadi pj gubernur dalam menyelesaikan program-program yang tersendat usai ditinggal Anies pada Oktober 2022.

"Iya, saya sudah pernah melontarkan (pendapat), saya tidak kenal beliau, tapi saya kenal kinerjanya. Saya kenal kinerjanya," kata Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (13/4). (Asp)

Baca Juga:

Anies-Riza Dikejar Tenggat Naskah Akademik RUU Kekhususan DKI dari Kemendagri

#Anies Baswedan #PDIP #DPRD DKI Jakarta #Politikus Partai Gerindra M Taufik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Politisi PDI-P Deddy Sitorus menilai kericuhan dalam diskusi di UGM tidak lepas dari akumulasi kemarahan mahasiswa. Singgung posisi Budiman Sudjatmiko saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Bagikan