PDIP Minta Ganjar Taat Aturan Partai Soal Dukungan Capres
Gubernur Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir di Masjid Sheikh Zayed Solo, Senin (14/11) Foto: dok. Twitter Ganjar Pranowo
MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) merespons dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Ganjar Pranowo dan Erick Thohir yang menguat dalam acara Rakornas PAN di Semarang.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan keputusan soal calon presiden (capres) sepenuhnya ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga:
KIB Sambut Baik Rencana PAN Duetkan Ganjar-Erick di Pilpres 2024
"Kembali saya tegaskan bahwa konstitusi PDI Perjuangan memberi mandat kepada Ibu Ketua Umum melalui hak prerogatifnya untuk menentukan capres dari PDI Perjuangan," kata Said kepada wartawan, Selasa (28/2).
Said meminta Ganjar untuk patuh terhadap keputusan partai. Ia mengingatkan Gubernur Jawa Tengah itu agar tidak terlena atas dukungan untuk menjadi capres dari partai politik selain PDIP.
"Survei elektabilitas terhadap Ganjar Pranowo memang terus di atas. Wajar saja secara politik itu menjadi magnet politik bagi partai-partai," ujarnya.
Baca Juga:
PPP Tanggapi Sinyal PAN Duetkan Ganjar-Erick di Pilpres 2024
Namun Ketua Badan Anggaran DPR RI ini meyakini Ganjar memahami posisinya saat ini sebagai petugas partai yang ditugaskan untuk memimpin Jawa Tengah.
Oleh karena itu, Said berharap Ganjar bisa patuh kepada aturan partai bilamana ada dukungan dan tawaran untuk menjadi capres dari partai lain.
"Saya juga berharap Mas Ganjar tegak lurus atas hal itu, siapapun nanti figur yang dipilih oleh Ibu Ketua Umum. Dan saya kira Mas Ganjar sangat paham atas hal itu," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Sekjen PAN Sebut Ganjar-Erick Perpaduan Tepat Capres-Cawapres
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR