PDIP Keukeuh Pilkada Tetap Digelar Serentak 2024
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)
MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai perubahan Undang-Undang Pilkada serentak belum diperlukan. Pasalnya, persoalan pilkada dinilai lebih pada aspek pelaksanaan dan bukan pada substansi UU-nya.
"Evaluasi Pilkada penting namun belum mengarah pada urgensi perubahan UU Pilkada," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dalam keterangannya, Kamis (28/1).
Baca Juga
Anggota Komisi II DPR ini mengatakan, PDIP sepakat perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan kualitas demokrasi. Namun, belum perlu menyentuh perubahan UU Pilkada.
Djarot menjelaskan, tidak perlunya perubahan UU Pilkada mengingat pelaksanaan Pilkada serentak 2024 merupakan salah satu materi pokok UU tersebut. Menurutnya, hal itu guna menjaga kesinambungan dan kesesuaian jadwal antara pileg, pilpres dan Pilkada 2024.
"Pilkada Serentak 2024 yang diatur dalam UU tersebut belum dijalankan, bagaimana perubahan akan dilakukan? Jadi dilaksanakan dulu tahun 2024, baru dievaluasi," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, dengan tidak adanya perubahan UU politik maka seluruh energi bangsa dapat difokuskan pada upaya mengatasi pandemi berikut seluruh dampaknya.
Dengan begitu, lanjut Djarot, pemerintah dan DPR tidak perlu membuang-buang energi yang berpotensi ketegangan politik akibat seringnya perubahan UU Pemilu.
"Lebih baik fokus kita mengurus rakyat agar segera terbebas dari COVID-19. Pelaksanaan Pilkada yang penting untuk dievaluasi bukan perubahan UU-nya," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi