Pasca Digeledah KPK, Pengamanan Gedung DPRD DKI Diperketat


DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com -
Wartawan yang hendak memasuki gedung DPRD DKI melalui pintu masuk di atas tak mendapat izin dari petugas pengamanan dalam (Pamdal) DPRD.
Baca Juga:
Sekitar tiga orang Pamdal berseragam berkelakar bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Humas DPRD DKI untuk memberikan akses kepada awak media.
"Kami akan koordinasi dulu dengan orang atas untuk akses masuk wartawan," ujar salah seorang petugas kepada awak media.
Ketika dikonfirmasi hal tersebut, Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi DKI Jakarta, Firmansyah membenarkan DPRD belum bisa dikunjungi. Dirinya juga tak tahu sampai kapan aturan ini berlaku.
"Karena perintahnya masih sama, sudah. Kami ga boleh," kata Sekwan Firmansyah.
Baca Juga:
Ketua DPRD DKI Dukung Proses Penyelidikan KPK Terkait Kasus Tanah Pulo Gebang
Adapun diketahui, hari ini Rabu (18/1) pukul 09.00 WIB, Komisi A DPRD DKI melangsungkan rapat koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
Ramai sebelumnya, aksi penggeledahan dari tim KPK pada Selasa sore terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tahun 2018-2019.
"Terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.
Namun, KPK belum bisa menjelaskan rinci perihal penggeledehan tersebut dan barang-barang bukti yang diamankan. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal

Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan

Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
