Andika Pratama
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo akhirnya bersuara terkait isu penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatannya. Kepala Negara menegaskan tidak boleh ada lagi anggota menteri kabinet yang menyuarakan penundaan pemilu 2024.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).
Baca Juga
Politikus PKB Minta Menteri Patuh Jokowi soal Larangan Bicara Penundaan Pemilu
Menanggapi pernyataan Jokowi, pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan, larangan presiden itu sangat jelas dan konkrit, sekaligus menunjukkan kekecewaan Jokowi pada anak buahnya yang beberapa belakangan ini mewacanakan penundaan pemilu.
"Contoh pesan tersirat, memiliki big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda," kata Emrus kepada MerahPutih.com, Rabu (6/4).
Analis Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) ini berpandangan, ketegasan Jokowi ini sangat konsisten dengan pernyataanya sebelumnya terkait hal yang sama.
"Ketika itu ia mengatakan. Ada tiga, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," papar Emrus mencontohkan omongan Jokowi.
Baca Juga
Jokowi Larang Menteri Suarakan Penundaan Pemilu, Fadli Zon: Itu Langkah Bijak
Karena itu, menurut Emrus, menteri yang merasa ditegor, sejatinya harus mengundurkan diri saja dari jabatannya, jika masih punya "muka". Lain halnya jika sudah tidak punya "muka".
Dugaan dia, ada dua menteri yang disinggung Jokowi. Pertama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang intensitas menyatakan penundaan pemilu dan atau perpanjangan masa jabatan presiden ke ruang publik.
Sedangkan satu lagi menteri yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang menyampaikan subyek yang relatif sama ke ruang publik, namun dengan gradasi sangat rendah.
"Sebab, ucapannya itu tidak agenda politik di fraksinya di Senayan. Bisa jadi menteri yang bersangkutan hanya sekedar menyampaikan pesan dari orang/aktor politik yang mempunyai motif komunikasi politik pragmatis," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga
