Nuning: Pembakaran Bendera PDIP Jadi Embrio Perpecahan Bangsa, Harus Diusut Tuntas!

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 26 Juni 2020
Nuning: Pembakaran Bendera PDIP Jadi Embrio Perpecahan Bangsa, Harus Diusut Tuntas!

Susaningtyas Kertopati

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai aksi pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), bisa menjadi embrio perpecahan bangsa.

Perempuan yang akrab disapa Nuning itu mendesak aparat kepolisian untuk memproses hukum secara tuntas, baik pelaku di lapangan maupun dalang di balik aksi pembakaran bendera tersebut.

Baca Juga

Ganjar: PDIP Bukan PKI

"Ini bisa jadi embrio perpecahan bangsa dan awal keterpurukan bangsa negara. Kita harus bersama-sama hentikan ini. Bukan membela PDIP semata tapi untuk hal lebih besar, yaitu keutuhan NKRI negara kita tercinta," kata Nuning kepada MerahPutih.com, Jumat (26/6).

Nuning yang pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP periode 1999-2004 itu mengaku hatinya ikut terluka melihat bendera partai berlambang banteng moncong putih itu dibakar dan diinjak-injak oleh pihak yang memiliki tujuan politik tertentu.

"Bagaimana tidak saya bersama Ibu Megawati Sukarnoputri dan kader PDIP senior lain sejak tahun 1996 berjuang bersama membangun sebuah Parpol yang bernama PDI Perjuangan dengan peluh,air mata serta penuh resiko hidup dan mati," ujarnya.

Susaningtyas Kertopati

"Bayangkan saya pernah menggigil ketakutan saat ikut Ibu Megawati dikarantina di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, diawasi setiap gerak oleh Pemerintah Orde Baru, suasana mencekam saat itu tidak bisa kulupakan," sambung Nuning.

Karena itu, meskipun kini sudah bukan lagi anggota PDIP, Nuning tetap merasa sedih dan marah melihat aksi pembakaran bendera partai itu. Menurut Nuning, kejadian itu tidak bisa dibenarkan apa pun alasannya, belum lagi ada unsur pelanggaran hukum dalam aksi tersebut.

Nuning pun mengingatkan, semarah dan sebenci apapun kita pada situasi politik negeri kita, jangan pernah kita menghina simbol yang paling hakiki milik pihak manapun seperti sebuah bendera partai.

"Melakukan demo plus melakukan hal anarkis di saat pandemi COVID-19 saat ini tanpa terapkan protokol kesehatan itu konyol namanya. Lebih konyol lagi mereka yang mengerahkan demo tersebut, tidak berperikemanusiaan karena membiarkan orang lain berdesakan menyongsong ajal tiba akibat tertular virus Corona," tegas dia.

Sekretaris Fraksi PDIP pertama di DPR itu mengimbau, jika tidak setuju dengan suatu hal maka sebaiknya menempuh jalur hukum, cara yang lebih mencerminkan kita sebagai bangsa besar yang berbudaya serta berakhlak baik dan santun.

"Pancasila pun menuntun kita untuk bermusyawarah dan mufakat. Ini penting agar bangsa ini tidak punah karena perang saudara akibat adu domba," imbuhnya.

Nuning mengatakan upaya mendelegitimasi PDIP sebagai partai nasional besar pasti ada dan biarkan itu menjadi urusan PDIP. Tetapi, perang kognitif yang ditimbulkan atas upaya tersebut bisa menjalar ke mana-mana yang jadi urusan kita semua.

"Ayo kita tetap cintai Indonesia, Pancasila, UUD45 dengan setia dan beradab. Ayo kita lawan pihak yang ingin merusaknya. Merdekaa!!," kata Nuning.

Baca Juga

Novel Bamukmin: PDIP Gak Usah Lebay

Untuk diketahui, bendera PDIP dibakar saat aksi unjuk rasa menolak rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR, Rabu (24/). Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI).

Adapun sejumlah ormas yang tercatat masuk dalam aliansi tersebut antara lain Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF). (Pon)

#PDIP #Susaningtyas Kertopati
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan