Novel Bamukmin: PDIP Gak Usah Lebay

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 26 Juni 2020
Novel Bamukmin: PDIP Gak Usah Lebay

Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin. Foto: istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bendera PDIP diduga dibakar oleh massa yang berunjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung MPR/DPR, Rabu (24/6).

Unjuk rasa itu digelar oleh Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) NKRI yang merupakan gabungan beberapa ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U).

Baca Juga

Benderanya Dibakar Seraya Disebut PKI, PDIP: Ini Fitnah Keji

Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin meminta PDIP tak perlu berlebihan merespon insiden tersebut.

"Jadi menurut saya PDIP gak usah lebay-lah," kata Novel kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/6).

Novel juga menyinggung tentang insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang diduga dilakukan anggota salah satu ormas beberapa waktu lalu, namun hingga kini belum ada proses hukum soal kasus itu.

"Bahkan lebih memprihatinkan dan ini sangat prinsip yaitu tentang agama yang beberapa waktu lalu oknum ormas membakar bendera tauhid. Kalau tidak salah sampai ada yang lapor namun malah tidak ditanggapi oleh aparat kepolisian untuk segera menangkap yang membakar bendera tauhid itu," jelas dia.

Habib Novel Bamukmin (kanan) didampingi kuasa hukumnya Ali Lubis seusai menjalani pemeriksaan TPPU dana Yayasan Keadilan untuk Semua di Bareskrim Mabes Polri di Jakarta Pusat, Senin (13/2). (Foto MP/Yohanes Abimanyu)
Habib Novel Bamukmin (kanan) didampingi kuasa hukumnya Ali Lubis seusai menjalani pemeriksaan TPPU dana Yayasan Keadilan untuk Semua di Bareskrim Mabes Polri di Jakarta Pusat, Senin (13/2). (Foto MP/Yohanes Abimanyu)

Novel yakin, yang dibakar massa saat aksi tolak RUU HIP bukanlah bendera, tapi hanya lembaran plastik bersablon kepala banteng mirip logo PDIP.

"Yang dibakar itu juga bukan bendera, hanya berupa lembaran plastik yang mirip tercetak logo atau gambar kepala banteng seperti salah satu partai yang berada di Indonesia," ungkapnya.

PDIP membentuk tim khusus untuk menangani peristiwa pembakaran bendera partai oleh massa demonstrasi di depan Gedung DPR RI beberapa hari lalu. Tim tersebut bertugas untuk bergerak di jalur hukum.

"Ada tim hukum partai yang ditugaskan untuk itu," ucap Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-undangan PDIP Yasonna Laoly kepada wartawan.

Ia menegaskan bahwa ia bukan bagian dari tim tersebut. Yasonna diketahui juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Yasonna tidak menjelaskan soal kapan tim tersebut akan melaporkan peristiwa pembakaran bendera partai itu ke polisi.

Sebelumnya, PDIP memastikan akan menempuh jalur hukum terkait pembakaran bendera mereka. DPC PDIP Jakarta Timur diketahui telah menggelar aksi unjuk rasa di depan Polres Jaktim untuk meminta polisi mengusut peristiwa pembakaran bendera partai mereka dalam demo yang digelar PA 212 dan kawan-kawan di sekitar Gedung DPR pada Rabu (24/6).

Baca Juga

Bendera Partai Dibakar Pendemo, PDIP Tempuh Jalur Hukum

"PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Kamis (25/6).

"Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," imbuhnya. (Knu)

#Novel Bamukmin #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Politisi PDI-P Deddy Sitorus menilai kericuhan dalam diskusi di UGM tidak lepas dari akumulasi kemarahan mahasiswa. Singgung posisi Budiman Sudjatmiko saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Bagikan