Normalisasi Sungai Jakarta, Fraksi PDIP: Enggak Usah Malu Lanjutkan Saja Program Sebelumnya

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 20 Desember 2019
Normalisasi Sungai Jakarta, Fraksi PDIP: Enggak Usah Malu Lanjutkan Saja Program Sebelumnya

Petugas Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur mengevakuasi sampah di aliran Sungai Sunter Cipinang Melayu, Rabu (18/12). (ANTARA/Andi Firdaus)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan bahwa konsep normalisasi lebih berdampak baik untuk mengatasi banjir di Ibu Kota dibanding program naturalisasi.

Gembong menilai, Gubernur Anies dan dinas terkit tak paham soal naturalisasi.

Baca Juga:

Ini Bedanya Normalisasi dan Naturalisasi Sungai Versi Kadis SDA DKI

"Saran saya gak usah malu lanjutkan saja program kemarin (normalisasi) yang telah dirasakan oleh warga Jakarta," kata Gembong saat dikonfirmasi, Jumat (20/12).

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

Ia pun mempertanyakan mengapa Gubernur Anies tidak menjalankan program normalisasi sungai sebagai langkah mengurangi titik banjir di Jakarta.

"Program normalisasi dari pemerintahan sebelumnya kenapa tidak dilanjutkan? Tadinya normalisasi jadi naturalisasi. Tapi anak buah Pak Anies belum bisa menterjemahkan naturalisasi itu seperti apa. Akhirnya tidak ada yang bisa dieksekusi," tanya Gembong.

Baca Juga:

Wow! Dana Normalisasi Sungai di Jakarta Hampir 1 Triliun

Selain melanjutkan normalisasi, anggota Komis A DPRD DKI ini menyarankan Anies segera mempercepat program sodetan Kali Ciliwung.

Petugas UPK Badan Air Jakarta Timur mengevakasi sampah eceng gondok yang hanyut di Kali Sunter, Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Rabu (18/12/2019). (ANTARA/Andi Firdaus)
Petugas UPK Badan Air Jakarta Timur mengevakasi sampah eceng gondok yang hanyut di Kali Sunter, Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Rabu (18/12/2019). (ANTARA/Andi Firdaus)

"Normalisasi dilanjutkan, kemudian program sodetan Ciliwung ke kali KBT itu segera diselesaikan," tutup Gembong. (Asp)

Baca Juga:

Atasi Banjir, Normalisasi Sungai Harga Mati

#Banjir Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
4 RT di Jakarta Selatan Terendam Banjir, Jumat (12/9) Malam
Banjir tersebut berada di Kelurahan Cilandak Barat 1 RT dengan ketinggian 90 cm dan Kelurahan Cilandak Timur 3 RT dengan ketinggian banjir capai 145 cm.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
4 RT di Jakarta Selatan Terendam Banjir, Jumat (12/9) Malam
Indonesia
Cegah Banjir di ITC Cipulir, Dinas SDA DKI Siagakan Pompa Sejak Sebelum Hujan
Dengan adanya pompa ini, petugas dapat mengalirkan air genangan dari jalanan menuju Kali Pesanggrahan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Cegah Banjir di ITC Cipulir, Dinas SDA DKI Siagakan Pompa Sejak Sebelum Hujan
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Hadapi Musim Hujan, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Sejumlah Mitigasi untuk Tangani Potensi Banjir
Wakil Gubernur Jakarta sebut Pemprov DKI melakukan berbagai upaya dalam menyiapkan mitigasi banjir.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Hadapi Musim Hujan, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Sejumlah Mitigasi untuk Tangani Potensi Banjir
Bagikan