Normalisasi Sungai Jakarta, Fraksi PDIP: Enggak Usah Malu Lanjutkan Saja Program Sebelumnya


Petugas Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur mengevakuasi sampah di aliran Sungai Sunter Cipinang Melayu, Rabu (18/12). (ANTARA/Andi Firdaus)
MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan bahwa konsep normalisasi lebih berdampak baik untuk mengatasi banjir di Ibu Kota dibanding program naturalisasi.
Gembong menilai, Gubernur Anies dan dinas terkit tak paham soal naturalisasi.
Baca Juga:
Ini Bedanya Normalisasi dan Naturalisasi Sungai Versi Kadis SDA DKI
"Saran saya gak usah malu lanjutkan saja program kemarin (normalisasi) yang telah dirasakan oleh warga Jakarta," kata Gembong saat dikonfirmasi, Jumat (20/12).

Ia pun mempertanyakan mengapa Gubernur Anies tidak menjalankan program normalisasi sungai sebagai langkah mengurangi titik banjir di Jakarta.
"Program normalisasi dari pemerintahan sebelumnya kenapa tidak dilanjutkan? Tadinya normalisasi jadi naturalisasi. Tapi anak buah Pak Anies belum bisa menterjemahkan naturalisasi itu seperti apa. Akhirnya tidak ada yang bisa dieksekusi," tanya Gembong.
Baca Juga:
Selain melanjutkan normalisasi, anggota Komis A DPRD DKI ini menyarankan Anies segera mempercepat program sodetan Kali Ciliwung.

"Normalisasi dilanjutkan, kemudian program sodetan Ciliwung ke kali KBT itu segera diselesaikan," tutup Gembong. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

4 RT di Jakarta Selatan Terendam Banjir, Jumat (12/9) Malam

Cegah Banjir di ITC Cipulir, Dinas SDA DKI Siagakan Pompa Sejak Sebelum Hujan

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Hadapi Musim Hujan, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Sejumlah Mitigasi untuk Tangani Potensi Banjir
