Normalisasi Sungai Jakarta, Fraksi PDIP: Enggak Usah Malu Lanjutkan Saja Program Sebelumnya

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 20 Desember 2019
Normalisasi Sungai Jakarta, Fraksi PDIP: Enggak Usah Malu Lanjutkan Saja Program Sebelumnya

Petugas Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur mengevakuasi sampah di aliran Sungai Sunter Cipinang Melayu, Rabu (18/12). (ANTARA/Andi Firdaus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan bahwa konsep normalisasi lebih berdampak baik untuk mengatasi banjir di Ibu Kota dibanding program naturalisasi.

Gembong menilai, Gubernur Anies dan dinas terkit tak paham soal naturalisasi.

Baca Juga:

Ini Bedanya Normalisasi dan Naturalisasi Sungai Versi Kadis SDA DKI

"Saran saya gak usah malu lanjutkan saja program kemarin (normalisasi) yang telah dirasakan oleh warga Jakarta," kata Gembong saat dikonfirmasi, Jumat (20/12).

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

Ia pun mempertanyakan mengapa Gubernur Anies tidak menjalankan program normalisasi sungai sebagai langkah mengurangi titik banjir di Jakarta.

"Program normalisasi dari pemerintahan sebelumnya kenapa tidak dilanjutkan? Tadinya normalisasi jadi naturalisasi. Tapi anak buah Pak Anies belum bisa menterjemahkan naturalisasi itu seperti apa. Akhirnya tidak ada yang bisa dieksekusi," tanya Gembong.

Baca Juga:

Wow! Dana Normalisasi Sungai di Jakarta Hampir 1 Triliun

Selain melanjutkan normalisasi, anggota Komis A DPRD DKI ini menyarankan Anies segera mempercepat program sodetan Kali Ciliwung.

Petugas UPK Badan Air Jakarta Timur mengevakasi sampah eceng gondok yang hanyut di Kali Sunter, Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Rabu (18/12/2019). (ANTARA/Andi Firdaus)
Petugas UPK Badan Air Jakarta Timur mengevakasi sampah eceng gondok yang hanyut di Kali Sunter, Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Rabu (18/12/2019). (ANTARA/Andi Firdaus)

"Normalisasi dilanjutkan, kemudian program sodetan Ciliwung ke kali KBT itu segera diselesaikan," tutup Gembong. (Asp)

Baca Juga:

Atasi Banjir, Normalisasi Sungai Harga Mati

#Banjir Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
APBD DKI Rp 300 Miliar Disiapkan, Warga Kali Krukut dan Cakung Lama Tetap Menolak Pindah
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Rp 300 miliar dalam APBD 2026 untuk pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama. Target 170 bangunan, namun warga masih enggan pindah ke rusun.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 Juli 2026
APBD DKI Rp 300 Miliar Disiapkan, Warga Kali Krukut dan Cakung Lama Tetap Menolak Pindah
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Bagikan