Nasdem Minta Pemerintah dan DPR Sikapi Demo Mahasiswa dengan Bijak
Mula Akmal - Senin, 11 April 2022
Suasana depan Kompleks Gedung DPR/MPR/DPD di Jakarta, menjelang rencana unjuk rasa aliansi BEM SI, Senin (11/4/2022). ANTARA/Fauzi Lamboka
MerahPutih.com - Partai Nasdem mengajak DPR dan pemerintah menyikapi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) secara bijak.
Sebab, tuntutan BEM SI yang menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini merupakan keresahan dan aspirasi masyarakat seluruh Indonesia.
Baca Juga:
Pimpinan DPR Minta Mahasiswa Waspadai Penumpang Gelap saat Demonstrasi
"Demonstrasi hari ini menyuarakan keresahan publik atas adanya gagasan soal penundaan pemilu, 3 periode, naiknya harga bahan pokok seperti minyak goreng dan kenaikan bahan bakar minyak yang akan menyulitkan masyarakat. Aspirasi ini harus disikapi dengan kebijakan yang pro terhadap rakyat," kata Ketua Fraksi Nasdem MPR RI Taufik Basari kepada wartawan, Senin (11/4).
Apalagi, kata Taufik, demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi. Karena itu, sah-sah saja apabila ada kelompok masyarakat termasuk mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya untuk meminta perhatian masyarakat dan pemegang kekuasaan.
"Kita hidup di alam demokrasi dimana perbedaan pendapat adalah denyut nadinya. Jangan melihat demonstrasi sebagai suatu ancaman tapi lihatlah sebagai suatu pengingat bahwa kekuasaan itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan nilai-nilai luhur," ujarnya.
Mantan aktivis Universitas Indonesia (UI) ini pun mengajak semua pihak termasuk elite politik untuk menghentikan wacana penundaan pemilu dan presiden 3 periode.
"Mari kita sudahi wacana penundaan pemilu dan masa jabatan 3 periode. Saya juga mengajak pemerintah dan DPR bersama-sama memikirkan cara untuk mengendalikan harga bahan pokok agar tidak menyulitkan masyarakat," ujarnya.
Taufik menambahkan bahwa sejak awal Fraksi Nasdem MPR menolak adanya usulan amandemen terkait perpanjangan masa jabatan dengan penundaan pemilu maupun mengubah masa jabatan menjadi 3 periode.
Baca Juga:
Bahkan sejak tahun lalu, Fraksi Nasdem sudah mengingatkan bahwa gagasan amandemen terbatas terkait usulan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat membuka kotak pandora untuk isu lainnya terkait perpanjangan kekuasaan yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi.
"Karena itu, kami mengusulkan agar wacana amandemen terbatas terkait PPHN-pun tidak perlu dibahas pada periode ini demi kepentingan bangsa, agar tidak terus terbuka gagasan penundaan pemilu dan masa jabatan 3 periode," imbuhnya.
Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR ini mengimbau mahasiswa melaksanakan aksinya secara damai dan tertib.
"Kami juga meminta agar aparat keamanan dapat mengawal demonstrasi dengan humanis sebagaimana perintah Kapolri," tutup Taufik (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Polda Jatim Amankan 997 Orang dalam Demonstrasi Anarkis, Catat Kerugian hingga Rp 256 Miliar
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
6.118 Aparat Gabungan Jaga Demo Ojol Hari Ini, Kapolres Jakpus Klaim tak ada Senjata Api
Demo Ojol Hari ini, Sebagian tak Ikut karena Khawatir Kehilangan Penghasilan hingga Trauma Kerusuhan
5.000 Ojol Siap Berhenti ‘Narik’ Hari ini, Ikut Demo Tuntut Pemerintah hingga DPR
42 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Jabar terkait Demonstrasi Berujung Rusuh di Bandung
Desak Ada Area Demo di Komplek DPR, Menteri HAM Tegaskan Jalankan Amanat Prabowo
Lantik Sushila Karki Jadi PM Sementara, Presiden Nepal Setuju Bubarkan Parlemen
Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Demo, 6 Lembaga HAM Bantah Jalani Instruksi Prabowo
