Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Ekspor benih lobster yang dibuka era Menteri Edhy Prabowo dan membuat dirinya ditangkap KPK karena suap, seharusnya dihentikan total. Dibanding ekspor benih lobster, Indonesia harus optimalkan budidaya di dalam negeri.
"Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan sejak awal menghendaki KKP memprioritaskan pemanfaatan benur lobster untuk usaha pembesaran di dalam negeri, bukan ekspor," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim di Jakarta, Senin (30/11).
Baca Juga:
Edhy Prabowo Diciduk KPK, Gerindra Minta Maaf
Ia menilai, tertangkapnya Edhy Prabowo menjadi momentum melakukan koreksi total KKP, dalam penerbitan kebijakan agar tidak mengabaikan peringatan seperti hasil kajian Komnas Pengkajian Sumber Daya Ikan pada 2017 yang menyebutkan stok lobster berada di zona kuning dan merah.
Sejumlah langkah yang harus dilakukan KKP adalah merevisi regulasi terkait syarat kejanggalan dari hulu ke hilir terkait dengan pengaturan pemanfaatan lobster, serta menyinergikan program dan kegiatan antara Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya untuk memperkuat usaha pembesaran lobster dalam negeri.
Selain itu, agar KKP lebih besar lagi bersinergi dengan nelayan dan pembudidaya lobster di berbagai daerah untuk memprioritaskan benih lobster untuk kepentingan domestik.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan menyatakan agar ekspor benih lobster sebaiknya dihentikan.
"Sebaiknya (ekspor benih lobster) disetop sebab tidak memberi manfaat signifikan aturan pendukungnya seperti PNBP belum dikeluarkan pemerintah juga," katanya dikutip Antara. (*)
Baca Juga:
Penangkapan Menteri Edhy Prabowo Panaskan Pet
