Masuk Markas Polisi di Jatim Wajib Scan Barcode Vaksinasi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Agustus 2021
Masuk Markas Polisi di Jatim Wajib Scan Barcode Vaksinasi

Pedulilindungi. (Tangkapan layar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aplikasi PeduliLindungi yang sudah banyak digunakan sebagai syarat aktivitas seperti masuk beberapa mal untuk pencegahan sebaran COVID-19, kini diterapkan di lingkup Markas Polda Jatim.

"Nantinya bisa diterapkan dan menjadi syarat bagi siapa pun, baik anggota maupun masyarakat umum yang akan masuk ke dalam Mako Polda sampai tingkat Polsek," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko di Surabaya,Jawa Timur, Selasa (24/8).

Baca Juga:

Mal di Solo Uji Coba Aplikasi PeduliLindungi

Ia menambahkan, langkah ini bertujuan agar anggota maupun masyarakat umum yang berkunjung di kantor polisi, dipastikan telah mengikuti vaksinasi COVID-19, untuk saling menjaga satu sama lain dari paparan Covid-19.

Barcode tersebut akan disediakan di pintu masuk Mako. Anggota atau masyarakat umum bisa melakukan scan barcode menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

"Ya semuanya harus discan barcode vaksin Covid-19 pakai aplikasi PeduliLindungi. Jadi, syarat menunjukkan keterangan vaksin tidak hanya berlaku di mal saja, masuk kantor polisi juga wajib sudah di vaksin tentunya," kata Gatot.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko. (Foto: Humas)
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko. (Foto: Humas)

Kementerian Dalam Negeri menyebutkan puluhan daerah berhasil turun level untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada lanjutan PPKM yang dimulai pada 24 Agustus 2021.

Di Jatim, wilayah aglomerasi yang mengalami penurunan level adalah Surabaya Raya. Sidoarjo, Kota Surabaya, Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Gersik dan Kabupaten Bangkalan.

"Aglomerasi Surabaya dan Aglomerasi Semarang, Alhamdulillah sudah masuk level 3," kata Plh Dirjen Bina Adwil Kemendagri Suhajar Diantoro. (Andika Eldon / Surabaya)

Baca Juga:

Validasi Dokumen Perjalanan Kini Terintegrasi Dengan Aplikasi PeduliLindungi

#Polisi #COVID-19 #Kasus Covid
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sudah Dibatasi, DPR Dapat Laporan Sirene dan Strobo Pengawalan Pejabat Ganggu Banyak Orang
DPR mengungkapkan, bahwa kerap mendapat laporan soal sirine dan strobo pengawalan pejabat yang mengganggu banyak orang.
Soffi Amira - 42 menit lalu
Sudah Dibatasi, DPR Dapat Laporan Sirene dan Strobo Pengawalan Pejabat Ganggu Banyak Orang
Indonesia
Arema FC Vs Persib Bandung, 1.700 Personel Dikerahkan, Pengamanan Dibagi ke Dalam 4 Ring Antisipasi Kerawanan
Laga besar tersaji ketika Arema FC menjamu Persib Bandung di pekan keenam Super League 2025/2026. Senin (22/9).
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Arema FC Vs Persib Bandung, 1.700 Personel Dikerahkan, Pengamanan Dibagi ke Dalam 4 Ring Antisipasi Kerawanan
Indonesia
Diminta Perbaiki Etika saat Kawal Pejabat, Polisi Wajib Berterima Kasih kepada Pengguna Jalan
Polisi diminta memperbaiki etika saat mengawal pejabat. Korlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho mengatakan, personelnya harus berterima kasih kepada pengguna jalan.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Diminta Perbaiki Etika saat Kawal Pejabat, Polisi Wajib Berterima Kasih kepada Pengguna Jalan
Indonesia
Selain Pejabat dan Kepala Daerah, Polisi Wajib Lapor ke Atasan jika Diminta Kawal Tokoh Masyarakat hingga Agama
Polisi kini wajib lapor ke pimpinan jika diminta mengawal tokoh masyarakat dan agama. Hal itu diungkapkan oleh Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Selain Pejabat dan Kepala Daerah, Polisi Wajib Lapor ke Atasan jika Diminta Kawal Tokoh Masyarakat hingga Agama
Indonesia
Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna
Komisi III DPR soroti penyalahgunaan sirine dan strobo, Polisi diminta perketat razia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna
Indonesia
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Pola penegakan hukum yang represif dinilai melukai prinsip demokrasi hingga memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan negara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Indonesia
Perlindungan Saksi dan Korban Dinilai Masih Lemah, DPR Dorong Keterlibatan Aparat Hukum
Legistator desak Polisi dan Jaksa terlibat dalam perlindungan saksi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Perlindungan Saksi dan Korban Dinilai Masih Lemah, DPR Dorong Keterlibatan Aparat Hukum
Indonesia
2 Orang Yang Ditemukan Setelah Dinyatakan Hilang Saat Aksi Demo, Ada di Malang dan Sukamara Kalteng
Terdapat empat orang pendemo yang diduga hilang, yakni Eko Purnomo, Bima Permana Putra, Reno Syachputra Dewo, dan Muhammad Farhan Hamid.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
2 Orang Yang Ditemukan Setelah Dinyatakan Hilang Saat Aksi Demo, Ada di Malang dan Sukamara Kalteng
Indonesia
Guru SMAN 1 Sinjai Dianiaya Anak Polisi Depan Bapaknya, Komisi X DPR: Bukti Degradasi Moral
Ironisnya, pemukulan terhadap guru itu terjadi di hadapan ayah sang siswa, Aiptu Rajamuddin, yang merupakan anggota Polri.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
Guru SMAN 1 Sinjai Dianiaya Anak Polisi Depan Bapaknya, Komisi X DPR: Bukti Degradasi Moral
Indonesia
Keluarga Kacab BRI yang Dibunuh Minta Semua Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
Banyak analisis menuju ke pembunuhan berencana karena pada bagian akhir kasus ini ialahkorban dibuang dalam keadaan dilakban.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Keluarga Kacab BRI yang Dibunuh Minta Semua Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
Bagikan