Lolos Verifikasi Administrasi, Golkar Targetkan 115 Kursi DPR

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 14 Oktober 2022
Lolos Verifikasi Administrasi, Golkar Targetkan 115 Kursi DPR

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya bersiap memenangkan pileg dan pilpres dengan target meraih 115 kursi di DPR RI setelah Komisi Pemilihan Umum RI menyatakan lolos verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

"Menang pemilihan legislatif, yaitu kita ingin menang 20 persen. Kita ingin sama dengan 115 kursi di DPR RI, saat ini kita dapat 85 kursi dan tentu menang pilpres," kata Ace usai konferensi pers persiapan HUT ke-58 Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat.

Baca Juga:

Golkar Sebut Pj Gubernur DKI Jakarta Harus Siap Terima Kritik dan Saran

Ia lantas menimpali, "Sebagaimana pidato ketua umum kami Pak Airlangga Hartarto bahwa untuk Pemilu 2024 nanti, bahwa kita ingin menang".

Ace pun mengaku gembira Golkar menjadi salah satu dari 18 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024 oleh KPU RI.

"Tentu kami bersyukur dan kami sudah siap untuk dilakukan verifikasi. Partai Golkar siap untuk mengikuti pemilu pada tahun 2024 dan nanti mungkin KPU masih harus melakukan verifikasi terhadap kartu anggota dan persyaratan-persyaratan yang lainnya," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu berharap pula Golkar dapat memenangkan Pilkada 2024 dan bisa segera melakukan konsolidasi-konsolidasi untuk pemenangan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Baca Juga:

Golkar Usul Setiap Fraksi Ajukan Nama Calon Pengganti Anies

Ace juga menegaskan partainya mendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) sebagaimana hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) 2019.

"Tetapi, pembahasan, penetapan deklarasi KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) capres, cawapresnya itu nanti," ucapnya.

Ia menyebut sejauh ini Koalisi Indonesia Bersatu masih solid dan terbuka dengan bergabungnya partai politik lain ke dalam sekoci koalisinya.

"Sejauh ini komunikasi politik antara Pak Airlangga, Pak Zulhas (Zulkifli Hasan), dan Pak Mardiono sebagai Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan sangatlah intens," katanya. (*)

Baca Juga:

Eks Elite Golkar Mahyudin Bergabung ke Perindo

#Partai Golkar #DPR RI #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, menyoroti jasa program transmigrasi yang membentuk kebinekaan dan persatuan di Papua Selatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Bagikan