Lolos Verifikasi Administrasi, Golkar Targetkan 115 Kursi DPR

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 14 Oktober 2022
Lolos Verifikasi Administrasi, Golkar Targetkan 115 Kursi DPR

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya bersiap memenangkan pileg dan pilpres dengan target meraih 115 kursi di DPR RI setelah Komisi Pemilihan Umum RI menyatakan lolos verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

"Menang pemilihan legislatif, yaitu kita ingin menang 20 persen. Kita ingin sama dengan 115 kursi di DPR RI, saat ini kita dapat 85 kursi dan tentu menang pilpres," kata Ace usai konferensi pers persiapan HUT ke-58 Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat.

Baca Juga:

Golkar Sebut Pj Gubernur DKI Jakarta Harus Siap Terima Kritik dan Saran

Ia lantas menimpali, "Sebagaimana pidato ketua umum kami Pak Airlangga Hartarto bahwa untuk Pemilu 2024 nanti, bahwa kita ingin menang".

Ace pun mengaku gembira Golkar menjadi salah satu dari 18 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024 oleh KPU RI.

"Tentu kami bersyukur dan kami sudah siap untuk dilakukan verifikasi. Partai Golkar siap untuk mengikuti pemilu pada tahun 2024 dan nanti mungkin KPU masih harus melakukan verifikasi terhadap kartu anggota dan persyaratan-persyaratan yang lainnya," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu berharap pula Golkar dapat memenangkan Pilkada 2024 dan bisa segera melakukan konsolidasi-konsolidasi untuk pemenangan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Baca Juga:

Golkar Usul Setiap Fraksi Ajukan Nama Calon Pengganti Anies

Ace juga menegaskan partainya mendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) sebagaimana hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) 2019.

"Tetapi, pembahasan, penetapan deklarasi KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) capres, cawapresnya itu nanti," ucapnya.

Ia menyebut sejauh ini Koalisi Indonesia Bersatu masih solid dan terbuka dengan bergabungnya partai politik lain ke dalam sekoci koalisinya.

"Sejauh ini komunikasi politik antara Pak Airlangga, Pak Zulhas (Zulkifli Hasan), dan Pak Mardiono sebagai Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan sangatlah intens," katanya. (*)

Baca Juga:

Eks Elite Golkar Mahyudin Bergabung ke Perindo

#Partai Golkar #DPR RI #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali
Transformasi Polri sudah mulai terlihat dari adanya istilah Promoter serta Presisi.
Dwi Astarini - 2 jam, 56 menit lalu
Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali
Indonesia
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Meski penggunaan patwal atau sirene dan strobo hanya dibolehkan bagi pimpinan lembaga negara, dia meminta agar Polri tetap memperketat penggunaannya.
Frengky Aruan - Senin, 22 September 2025
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Indonesia
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Yahya mendesak pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran dan menyarankan BGN membuka kanal pengaduan publik
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Indonesia
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Sandi menyarankan Kementerian Kesehatan, BGN, dan BPJPH, untuk segera menarik food tray yang terindikasi non-halal dan menggantinya dengan produk yang terjamin kehalalannya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Indonesia
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Kesepakatan antara Pertamina dan SPBU swasta mencakup empat hal
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Sekadar informasi, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat negara.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Indonesia
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Masifnya gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" yang ramai di masyarakat mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Bagikan