Legislator PKB Minta Pemerintah Kaji Mendalam Rencana Impor 2 Juta Ton Beras

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 23 Mei 2023
Legislator PKB Minta Pemerintah Kaji Mendalam Rencana Impor 2 Juta Ton Beras

Ilustrasi, Distributor beras di Kota Pangkalpinang tambah pasokan beras. (Aprionis)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Pemerintah betul-betul mengkaji secara mendalam terkait rencana impor dua juta ton beras. Daniel berharap, rencana tersebut tidak berdampak terhadap kondisi petani yang saat ini sedang memasuki masa panen raya.

“Jangan sampai impor beras merusak harga beras petani, bagaimana dengan program food estate yang harusnya berdampak akan kesejahteraan petani. Food estate ini kan tujuannya positif dalam mendukung ketahanan pangan nasional, terutama di tengah ancaman dan krisis pangan,” urai Daniel dalam rilis yang diterima, Selasa (23/5/2023).

Baca Juga:

Anggota Komisi VI DPR Nilai Rencana Impor Beras Bukti Pemerintah Malas Berpikir

Adapun rencana impor beras, menurut Daniel, perlu dilakukan untuk menghadapi fenomena cuaca panas berkepanjangan (El-Nino). Oleh karena, kondisi El-Nino menyebabkan kekeringan yang bisa menekan produksi pangan, termasuk beras. Pemerintah mengklaim impor beras tidak akan mengganggu harga gabah petani dan akan menjadi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog di tengah ancaman El-Nino.

Meski begitu, Politisi Fraksi PKB tersebut meminta Pemerintah melakukan pengkinian data CBP pasca panen raya. Hal ini, ungkap Daniel, bertujuan untuk memastikan apakah program impor beras sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Hal yang harus diperhatikan Pemerintah adalah mengenai data. Jangan juga pemerintah lakukan impor saat panen raya. Itu menjadi berita buruk dan akan mengganggu semangat para petani. Cek dulu produksi dalam negeri, apakah impor bahan pangan seperti beras tepat untuk menghadapi El Nino?" tegas Daniel.

Baca Juga:

Petani MSP Ikrarkan Tolak Impor Beras di Sekolah Partai PDIP

Selain itu, Daniel menyoroti satuan tugas (Satgas) Pangan yang terkesan terlambat dalam menangani kenaikan harga bahan pangan. Mengingat, tandas Daniel, Polri dan sejumlah Kementerian membentuk Satgas tersebut untuk melakukan pengawasan harga pangan di pasar-pasar.

"Satgas Pangan harus lebih sering turun ke pasar-pasar untuk melakukan pengawasan terhadap harga-harga. Apabila ada inflasi, harus segera dicari akar permasalahannya. Jangan menunggu komoditi pangan naik baru turun ke pasar," pungkas Legislator Dapil Kalimantan Barat I itu. (*)

Baca Juga:

NasDem Berang PDIP Sebut Mentan Dukung Impor Beras

#PDIP #PKB #Impor Beras
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Bagikan