Petani MSP Ikrarkan Tolak Impor Beras di Sekolah Partai PDIP

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 03 Februari 2023
Petani MSP Ikrarkan Tolak Impor Beras di Sekolah Partai PDIP

Apel Siaga Kelompok Petani MSP (Mari Sejahterakan Petani), 'Daulat Pangan Nasional, Petani Sejahtera' di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung. (Foto: MP/Ponco)Apel Siaga Kelompok Petani MSP (Mari Sejaht

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) Pusat PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Apel Siaga Kelompok Petani MSP (Mari Sejahterakan Petani), 'Daulat Pangan Nasional, Petani Sejahtera' di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2) pagi.

Apel siaga itu turut diikuti oleh lebih dari 100 petani yang dihadiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beserta ribuan kader hadir secara daring melalui layanan telekonferensi.

Baca Juga:

Reaksi Jokowi saat Tahu Harga Beras Mulai Naik

Ketua DPP PDIP Bidang Koperasi dan UMKM Mindo Sianipar bertindak sebagai inspektur upacara dalam apel tersebut.

Sementara, hadir secara fisik jajaran PDIP dalam Apel Siaga itu di antaranya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri.

Kemudian Anggota DPR RI Fraksi PDIP Rahmat Handoyo, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono dan Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) Pusat PDIP Abdullah Azwar Anas.

Mereka tampak kompak mengenakan caping atau tutup kepala yang biasa digunakan oleh petani.

Mindo Sianipar menyampaikan amanat kepada seluruh petani MSP. Dia menegaskan yang perlu disejahterakan saat ini adalah petani Indonesia, bukan petani dari luar. Karena itu, kata Mindo, PDIP mendorong agar benih-benih yang dihasilkan oleh anak bangsa bisa digunakan oleh para petani.

"Tadi harapan petani MSP supaya diberi akses keluasaan untuk Kementerian Pertanian merilisnya sehingga semakin banyak orang yang mengunakan dari hasil perani sendiri," kata Mindo.

Mindo mengungkapkan PDIP telah menjalankan program sejahterakan petani sejak 15 tahun lalu. Sehingga, kini telah lahir banyak petani MSP yang bisa membantu produksi benih yang hasilnya sangat luar biasa.

Dia juga menyebut, kegiatan ini merupakan amanat dari Kongres PDIP untuk mendorong kedaulatan pangan di tanah air.

"Kita tahu bahwa banyak informasi soal adanya krisis global, maka hasil dari Kongres partai agar kita bisa berdaulat di bidang pangan," ujarnya.

Mindo juga menyadari bahwa adanya kegaduhan di kalangan petani soal adanya impor beras. Namun, petani MSP mengatakan bahwa tidak ada dasar yang kuat melakukan impor beras.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Beras

"Pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan harus berdasarkan pada kesehateran petani itu. Tidak hanya meningkatkan prosuksi nasional, tapi harus berbasis pada kesejahteraan petani," jelas Mindo.

Dalam kesempatan itu, perwakilan Petani MSP Mangontang Simanjuntak turut membacakan Ikrar sebagai suatu sikap petani dalam mengawal Daulat Pangan Nasional. Berikut pernyataan sikap dan Ikrar Petani MSP:

1. Kami Petani MSP senantiasa patuh, taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

2. Kami petani MSP yang mayoritas wong cilik siap melaksanakan penanaman varietas unggul tanaman pangan hasil karya anak bangsa.

3. Kami petani MSP mendorong kepada pemerintah untuk memfasilitasi para pemulia tanaman pangan dalam proses peluncuran varietas unggul nasional untuk bisa ditanam oleh petani di seluruh Indonesia.

4. Kami petani MSP berpendapat bahwa kebijakan Impor pangan khususnya Beras untuk benar benar mempertimbangkan kesejahteraan petani, dan untuk saat ini kami petani MSP menggangap tidak ada alasan apapun untuk melakukan IMPOR BERAS.

5. Kami Petani MSP senantiasa mendukung penuh langkah PDI Perjuangan untuk terus mengawal terwujudnya kedaulatan pangan nasional.

Usai apel upacara, mewakili DPP PDIP, Hasto melakukan serah terima bendera petani MSP dengan Surono Danu mewakili kalangan petani.

Acara juga akan dilanjutkan dengan Seminar Nasional Daulat Pangan Wujudkan Kesejahteraan Petani dan Konsolidasi Program Mari Sejahterakan Petani (MSP) di Aula Sekolah Partai PDIP.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas akan memberikan sambutan dalam acara seminar tersebut. Sejumlah panelis juga dihadirkan guna membedah soal peningkatan kesejahteraan petani. Diantaranya, Arief Prasetyo Adi, Dr. Suwandi, Djarot Saiful Hidayat, Ir. Mindo Sianipar, Surono Danu dan Rahmad Handoyo. (Pon)

Baca Juga:

Beras Bikin Inflasi di Januari Meningkat

#Beras #Impor Beras #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Harga Beras Satu Harga, Tekan Disparitas Harga Antarwilayah
pemerintah terus memantau stabilitas harga melalui sinergi lintas sektor, termasuk pelaksanaan operasi pasar yang terbukti efektif menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di berbagai wilayah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 November 2025
Harga Beras Satu Harga, Tekan Disparitas Harga Antarwilayah
Indonesia
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
tim akan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan daerah dan Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) setempat untuk memastikan pengawasan distribusi beras dilakukan secara transparan dan terkendali.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
Indonesia
Bapanas Jamin Kualitas Beras, Perputaran di Stok Per 6 Bulan
Bapanas memastikan perputaran stok beras maksimal enam bulan sebagai langkah ideal untuk menjaga kesegaran, kualitas, dan kelayakan beras yang diterima masyarakat di seluruh Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Bapanas Jamin Kualitas Beras, Perputaran di Stok Per 6 Bulan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Tarik Rp 71 Triliun dari Program MBG, Mau Dialihkan ke Beras Gratis
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dikabarkan menarik Rp 71 triliun dari program MBG. Anggaran itu akan dialihkan ke beras gratis.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Tarik Rp 71 Triliun dari Program MBG, Mau Dialihkan ke Beras Gratis
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Satu Juta Ton Usia Simpanan Beras Pemerintah Hampir 12 Bulan, DPR Minta Kurangi
periode Maret-Mei 2026 sudah memasuki musim panen raya sehingga akan ada tambahan stok baru yang masuk.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
Satu Juta Ton Usia Simpanan Beras Pemerintah Hampir 12 Bulan, DPR Minta Kurangi
Bagikan