Petani MSP Ikrarkan Tolak Impor Beras di Sekolah Partai PDIP

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 03 Februari 2023
Petani MSP Ikrarkan Tolak Impor Beras di Sekolah Partai PDIP

Apel Siaga Kelompok Petani MSP (Mari Sejahterakan Petani), 'Daulat Pangan Nasional, Petani Sejahtera' di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung. (Foto: MP/Ponco)Apel Siaga Kelompok Petani MSP (Mari Sejaht

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) Pusat PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Apel Siaga Kelompok Petani MSP (Mari Sejahterakan Petani), 'Daulat Pangan Nasional, Petani Sejahtera' di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2) pagi.

Apel siaga itu turut diikuti oleh lebih dari 100 petani yang dihadiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beserta ribuan kader hadir secara daring melalui layanan telekonferensi.

Baca Juga:

Reaksi Jokowi saat Tahu Harga Beras Mulai Naik

Ketua DPP PDIP Bidang Koperasi dan UMKM Mindo Sianipar bertindak sebagai inspektur upacara dalam apel tersebut.

Sementara, hadir secara fisik jajaran PDIP dalam Apel Siaga itu di antaranya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri.

Kemudian Anggota DPR RI Fraksi PDIP Rahmat Handoyo, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono dan Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) Pusat PDIP Abdullah Azwar Anas.

Mereka tampak kompak mengenakan caping atau tutup kepala yang biasa digunakan oleh petani.

Mindo Sianipar menyampaikan amanat kepada seluruh petani MSP. Dia menegaskan yang perlu disejahterakan saat ini adalah petani Indonesia, bukan petani dari luar. Karena itu, kata Mindo, PDIP mendorong agar benih-benih yang dihasilkan oleh anak bangsa bisa digunakan oleh para petani.

"Tadi harapan petani MSP supaya diberi akses keluasaan untuk Kementerian Pertanian merilisnya sehingga semakin banyak orang yang mengunakan dari hasil perani sendiri," kata Mindo.

Mindo mengungkapkan PDIP telah menjalankan program sejahterakan petani sejak 15 tahun lalu. Sehingga, kini telah lahir banyak petani MSP yang bisa membantu produksi benih yang hasilnya sangat luar biasa.

Dia juga menyebut, kegiatan ini merupakan amanat dari Kongres PDIP untuk mendorong kedaulatan pangan di tanah air.

"Kita tahu bahwa banyak informasi soal adanya krisis global, maka hasil dari Kongres partai agar kita bisa berdaulat di bidang pangan," ujarnya.

Mindo juga menyadari bahwa adanya kegaduhan di kalangan petani soal adanya impor beras. Namun, petani MSP mengatakan bahwa tidak ada dasar yang kuat melakukan impor beras.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Beras

"Pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan harus berdasarkan pada kesehateran petani itu. Tidak hanya meningkatkan prosuksi nasional, tapi harus berbasis pada kesejahteraan petani," jelas Mindo.

Dalam kesempatan itu, perwakilan Petani MSP Mangontang Simanjuntak turut membacakan Ikrar sebagai suatu sikap petani dalam mengawal Daulat Pangan Nasional. Berikut pernyataan sikap dan Ikrar Petani MSP:

1. Kami Petani MSP senantiasa patuh, taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

2. Kami petani MSP yang mayoritas wong cilik siap melaksanakan penanaman varietas unggul tanaman pangan hasil karya anak bangsa.

3. Kami petani MSP mendorong kepada pemerintah untuk memfasilitasi para pemulia tanaman pangan dalam proses peluncuran varietas unggul nasional untuk bisa ditanam oleh petani di seluruh Indonesia.

4. Kami petani MSP berpendapat bahwa kebijakan Impor pangan khususnya Beras untuk benar benar mempertimbangkan kesejahteraan petani, dan untuk saat ini kami petani MSP menggangap tidak ada alasan apapun untuk melakukan IMPOR BERAS.

5. Kami Petani MSP senantiasa mendukung penuh langkah PDI Perjuangan untuk terus mengawal terwujudnya kedaulatan pangan nasional.

Usai apel upacara, mewakili DPP PDIP, Hasto melakukan serah terima bendera petani MSP dengan Surono Danu mewakili kalangan petani.

Acara juga akan dilanjutkan dengan Seminar Nasional Daulat Pangan Wujudkan Kesejahteraan Petani dan Konsolidasi Program Mari Sejahterakan Petani (MSP) di Aula Sekolah Partai PDIP.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas akan memberikan sambutan dalam acara seminar tersebut. Sejumlah panelis juga dihadirkan guna membedah soal peningkatan kesejahteraan petani. Diantaranya, Arief Prasetyo Adi, Dr. Suwandi, Djarot Saiful Hidayat, Ir. Mindo Sianipar, Surono Danu dan Rahmad Handoyo. (Pon)

Baca Juga:

Beras Bikin Inflasi di Januari Meningkat

#Beras #Impor Beras #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Redam Penurunan Daya Beli, Bulog Percepat Penyaluran Beras SPHP dan Bantuan Pangan
Hingga 6 Juni 2026 penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi hampir 60 persen atau telah diterima oleh hampir 20 juta penerima bantuan pangan (PBP) dari total target 33,2 juta PBP.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Redam Penurunan Daya Beli, Bulog Percepat Penyaluran Beras SPHP dan Bantuan Pangan
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Update Harga Pangan 5 Juni 2026: Cabai Rawit Merah Makin Pedas Nyaris Tembus Rp70 Ribu, Minyak Goreng Curah Bikin Garuk Kepala
Sengatan harga tidak hanya berasal dari varian cabai rawit, namun juga merembet ke komoditas bawang dan pasokan beras nasional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Juni 2026
Update Harga Pangan 5 Juni 2026: Cabai Rawit Merah Makin Pedas Nyaris Tembus Rp70 Ribu, Minyak Goreng Curah Bikin Garuk Kepala
Indonesia
Bulog Serap 3,01 Juta Ton Beras Petani, Stok Makin Banyak
Keberhasilan serapan berdampak langsung terhadap penguatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini berada pada level tertinggi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 Juni 2026
Bulog Serap 3,01 Juta Ton Beras Petani, Stok Makin Banyak
Indonesia
Harga Beras Bikin Inflasi di Bulan Mei, Inflasi Tahunan 3,08 Persen
Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak ini adalah cabai merah, bawang merah, tomat, beras dan sawi hijau.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Harga Beras Bikin Inflasi di Bulan Mei, Inflasi Tahunan 3,08 Persen
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Cadangan Beras Capai 5,36 Juta Ton, 2,8 Juta Ton Dierap dari Petani di 2025
Bulog memiliki sarana dan prasarana yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari gudang, jaringan logistik, hingga fasilitas pengolahan gabah dan beras.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 25 Mei 2026
Cadangan Beras Capai 5,36 Juta Ton, 2,8 Juta Ton Dierap dari Petani di 2025
Indonesia
Bantuan Beras Bagi ASN, TNI dan Polri Masih Dimatangkan, Dapat 10 Kilogram Per Bulan
Ketersediaan beras yang melimpah saat ini membuat pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan berbagai program intervensi
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 23 Mei 2026
Bantuan Beras Bagi ASN, TNI dan Polri Masih Dimatangkan, Dapat 10 Kilogram Per Bulan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Bagikan