Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Konsep penyaluran bantuan beras dalam bentuk natura bagi aparatur sipil negara (ASN) serta personel TNI dan Polri masih disiapkan sebagai bagian penguatan ketahanan pangan nasional.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan, rancangan program tersebut telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI pada Kamis (19/5) dan kini masih dalam tahap komunikasi dengan pemerintah.
Jadi kami kemarin sudah sampaikan di RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi IV untuk rencana tersebut. Kami sudah menyiapkan juga konsepnya seperti apa dan lain sebagainya, namun sedang dikomunikasikan dengan pemerintah,
kata Rizal.
Bulog telah menyiapkan berbagai aspek pelaksanaan program mulai dari mekanisme distribusi, sasaran penerima hingga skema penyaluran agar dapat dijalankan setelah memperoleh persetujuan pemerintah pusat.
Baca juga:
Stok Beras Indonesia Tembus 5,37 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah
Bulog menyarankan, penyaluran bantuan beras natura bagi ASN dan TNI-Polri difokuskan pada komoditas beras tanpa disertai minyak goreng sebagaimana skema bantuan sebelumnya yang mencakup lebih dari satu komponen. Setiap penerima bantuan diusulkan memperoleh 10 kilogram beras per bulan.
Namun cakupan penerima bantuan beras natura masih dalam tahap pembahasan sehingga belum ada keputusan apakah program akan diterapkan secara nasional atau dilakukan bertahap.
Bulog telah menyiapkan berbagai skenario pelaksanaan program tersebut seiring kondisi cadangan beras pemerintah yang saat ini berada pada level tinggi dan dinilai memadai untuk mendukung kebijakan baru.
Rizal menilai penyaluran beras kepada ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri akan memberikan manfaat langsung bagi penerima sekaligus memperkuat pemanfaatan stok beras nasional yang tersedia dalam jumlah besar.
Ia mengenang pengalaman masa kecil ketika sistem natura masih diterapkan, di mana keluarganya merasa terbantu saat orang tua membawa pulang beras program itu.
Terkait kekhawatiran berkurangnya stok untuk kebutuhan stabilisasi pasar apabila program natura dijalankan.
Rizal memastikan cadangan beras pemerintah tetap aman karena ditopang peningkatan produksi pertanian nasional yang signifikan.
Ketersediaan beras yang melimpah saat ini membuat pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan berbagai program intervensi tanpa mengganggu pasokan maupun stabilitas harga di pasar.
Program natura justru berpotensi mempermudah pengendalian pasar karena kebutuhan beras kelompok ASN, TNI, dan Polri dapat dipenuhi langsung melalui mekanisme distribusi pemerintah.
Sehingga, stabilisasi harga dan penyaluran beras di pasar umum dapat lebih terfokus kepada masyarakat non-ASN serta kelompok lain yang membutuhkan dukungan pasokan pangan dari pemerintah. (*)
