Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Legislator PKB Minta Pemerintah Kaji Mendalam Rencana Impor 2 Juta Ton Beras

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 23 Mei 2023
Legislator PKB Minta Pemerintah Kaji Mendalam Rencana Impor 2 Juta Ton Beras

Ilustrasi, Distributor beras di Kota Pangkalpinang tambah pasokan beras. (Aprionis)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Pemerintah betul-betul mengkaji secara mendalam terkait rencana impor dua juta ton beras. Daniel berharap, rencana tersebut tidak berdampak terhadap kondisi petani yang saat ini sedang memasuki masa panen raya.

“Jangan sampai impor beras merusak harga beras petani, bagaimana dengan program food estate yang harusnya berdampak akan kesejahteraan petani. Food estate ini kan tujuannya positif dalam mendukung ketahanan pangan nasional, terutama di tengah ancaman dan krisis pangan,” urai Daniel dalam rilis yang diterima, Selasa (23/5/2023).

Baca Juga:

Anggota Komisi VI DPR Nilai Rencana Impor Beras Bukti Pemerintah Malas Berpikir

Adapun rencana impor beras, menurut Daniel, perlu dilakukan untuk menghadapi fenomena cuaca panas berkepanjangan (El-Nino). Oleh karena, kondisi El-Nino menyebabkan kekeringan yang bisa menekan produksi pangan, termasuk beras. Pemerintah mengklaim impor beras tidak akan mengganggu harga gabah petani dan akan menjadi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog di tengah ancaman El-Nino.

Meski begitu, Politisi Fraksi PKB tersebut meminta Pemerintah melakukan pengkinian data CBP pasca panen raya. Hal ini, ungkap Daniel, bertujuan untuk memastikan apakah program impor beras sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Hal yang harus diperhatikan Pemerintah adalah mengenai data. Jangan juga pemerintah lakukan impor saat panen raya. Itu menjadi berita buruk dan akan mengganggu semangat para petani. Cek dulu produksi dalam negeri, apakah impor bahan pangan seperti beras tepat untuk menghadapi El Nino?" tegas Daniel.

Baca Juga:

Petani MSP Ikrarkan Tolak Impor Beras di Sekolah Partai PDIP

Selain itu, Daniel menyoroti satuan tugas (Satgas) Pangan yang terkesan terlambat dalam menangani kenaikan harga bahan pangan. Mengingat, tandas Daniel, Polri dan sejumlah Kementerian membentuk Satgas tersebut untuk melakukan pengawasan harga pangan di pasar-pasar.

"Satgas Pangan harus lebih sering turun ke pasar-pasar untuk melakukan pengawasan terhadap harga-harga. Apabila ada inflasi, harus segera dicari akar permasalahannya. Jangan menunggu komoditi pangan naik baru turun ke pasar," pungkas Legislator Dapil Kalimantan Barat I itu. (*)

Baca Juga:

NasDem Berang PDIP Sebut Mentan Dukung Impor Beras

#PDIP #PKB #Impor Beras
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Peresmian monumen ini menjadi puncak peringatan 30 tahun insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Berita Foto
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli dan tabur bunga di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, 30 Tahun Luka Demokrasi
Monumen Kudatuli di Menteng. Peringatan 30 tahun tragedi 27 Juli 1996 yang menewaskan 5 orang, melukai 149, dan 23 hilang.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, 30 Tahun Luka Demokrasi
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
Dituduh Curi Ayam Aduan Hingga Tewas, Kasus Pengeroyokan Warga di Tabanan Bikin PDIP Pasang Badan
PDIP akan selalu mendukung keadilan bagi rakyat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 26 Juli 2026
Dituduh Curi Ayam Aduan Hingga Tewas, Kasus Pengeroyokan Warga di Tabanan Bikin PDIP Pasang Badan
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Indonesia
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Gagasan ekonomi yang dijalankan pemerintah bukanlah pemikiran baru ataupun milik pribadi, melainkan berlandaskan amanat konstitusi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Bagikan