Legislator PKB Minta Pemerintah Kaji Mendalam Rencana Impor 2 Juta Ton Beras

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 23 Mei 2023
Legislator PKB Minta Pemerintah Kaji Mendalam Rencana Impor 2 Juta Ton Beras

Ilustrasi, Distributor beras di Kota Pangkalpinang tambah pasokan beras. (Aprionis)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Pemerintah betul-betul mengkaji secara mendalam terkait rencana impor dua juta ton beras. Daniel berharap, rencana tersebut tidak berdampak terhadap kondisi petani yang saat ini sedang memasuki masa panen raya.

“Jangan sampai impor beras merusak harga beras petani, bagaimana dengan program food estate yang harusnya berdampak akan kesejahteraan petani. Food estate ini kan tujuannya positif dalam mendukung ketahanan pangan nasional, terutama di tengah ancaman dan krisis pangan,” urai Daniel dalam rilis yang diterima, Selasa (23/5/2023).

Baca Juga:

Anggota Komisi VI DPR Nilai Rencana Impor Beras Bukti Pemerintah Malas Berpikir

Adapun rencana impor beras, menurut Daniel, perlu dilakukan untuk menghadapi fenomena cuaca panas berkepanjangan (El-Nino). Oleh karena, kondisi El-Nino menyebabkan kekeringan yang bisa menekan produksi pangan, termasuk beras. Pemerintah mengklaim impor beras tidak akan mengganggu harga gabah petani dan akan menjadi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog di tengah ancaman El-Nino.

Meski begitu, Politisi Fraksi PKB tersebut meminta Pemerintah melakukan pengkinian data CBP pasca panen raya. Hal ini, ungkap Daniel, bertujuan untuk memastikan apakah program impor beras sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Hal yang harus diperhatikan Pemerintah adalah mengenai data. Jangan juga pemerintah lakukan impor saat panen raya. Itu menjadi berita buruk dan akan mengganggu semangat para petani. Cek dulu produksi dalam negeri, apakah impor bahan pangan seperti beras tepat untuk menghadapi El Nino?" tegas Daniel.

Baca Juga:

Petani MSP Ikrarkan Tolak Impor Beras di Sekolah Partai PDIP

Selain itu, Daniel menyoroti satuan tugas (Satgas) Pangan yang terkesan terlambat dalam menangani kenaikan harga bahan pangan. Mengingat, tandas Daniel, Polri dan sejumlah Kementerian membentuk Satgas tersebut untuk melakukan pengawasan harga pangan di pasar-pasar.

"Satgas Pangan harus lebih sering turun ke pasar-pasar untuk melakukan pengawasan terhadap harga-harga. Apabila ada inflasi, harus segera dicari akar permasalahannya. Jangan menunggu komoditi pangan naik baru turun ke pasar," pungkas Legislator Dapil Kalimantan Barat I itu. (*)

Baca Juga:

NasDem Berang PDIP Sebut Mentan Dukung Impor Beras

#PDIP #PKB #Impor Beras
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Gus Yusuf Tetap Mundur dari PKB Meski Dilarang Cak Imin, Mau Fokus ke Pesantren
KH Muhammad Yusuf Chudlory atau Gus Yusuf, pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang, resmi mundur dari kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Wisnu Cipto - Sabtu, 07 Februari 2026
Gus Yusuf Tetap Mundur dari PKB Meski Dilarang Cak Imin, Mau Fokus ke Pesantren
Indonesia
PKB Dukung Prabowo Gabung Board of Peace, Tegaskan Komitmen Bela Palestina
PKB menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung ke Board of Peace.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
PKB Dukung Prabowo Gabung Board of Peace, Tegaskan Komitmen Bela Palestina
Indonesia
PKB Kenalkan Seluruh Pengurus Daerah ke Presiden Prabowo di Istana
Sebeumnya, Cak Imin berharap dengan kepengurusan baru ini bisa menjaga suara PKB.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
PKB Kenalkan Seluruh Pengurus Daerah ke Presiden Prabowo di Istana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
DPR Desak Reformasi Pasar Saham, Free Float 15 Persen Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Komisi XI DPR mendukung reformasi pasar saham di tengah gejolak saat ini. Pemerintah harus menjalankan kebijakan soal ambang batas free float menjadi 15 persen.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
DPR Desak Reformasi Pasar Saham, Free Float 15 Persen Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Isu reshuffle kini makin menguat. PKB pun menyerahkan sepenuhnya ke Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
"Perombakan kabinet adalah kewenangan penuh Presiden. Presiden tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang jika melakukan reshuffle kabinet,” ujar Daniel Johan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
Indonesia
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
PKB menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Bagikan