Kunjungi Jakarta, DPRD Denpasar Pelajari RPTRA Gagasan Ahok
Eddy Flo - Kamis, 03 Oktober 2019
Suasana kunjungan kerja DPRD Kota Denpasar di ruang DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar, Bali melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/10). Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
Lebih spesifik, Denpasar ingin memiliki ruang terbuka yang ramah bagi semua kalangan warga, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia. Di DKI Jakarta konsep tersebut dikenal sebagai ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).
Baca Juga:
Sempat Tak Setuju, Pemprov DKI Kembali Bangun RPTRA Gandeng CSR
"Memang pengelolaan ruang terbuka hijau yang kami maksud lebih detail ke RPTRA, agar bisa diterapkan di Denpasar," kata I Wayan Mariyana Wandhira, Wakil Ketua DPRD Denpasar di gedung DPRD DKI Jakarta.
Menurut dia, RPTRA merupakan konsep sempurna bagi ruang interaksi antara warga, mengingat dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti kamera pengawas (CCTV), perpustakaan, hingga ruang laktasi bagi ibu menyusui.
Di lokasi yang sama anggota DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menyarankan agar DPRD Denpasar mulai mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk mulai melaksanakan kegiatan pengadaan lahan.
Baca Juga:
RPTRA Kalijodo Terlantar, Sandiaga Tinggal Instruksikan Bawahan
Menurut dia, lahan-lahan kosong bisa dijadikan target untuk dibeli pemerintah lalu dibangun RPTRA.
"Kami bilang lahan-lahan kosong disana bisa dimanfaatkan jadi RPTRA, fokuskan disitu dan RPTRA bisa dibangun oleh pemerintah ataupun pihak ketiga perusahaan swasta dengan metode CSR," tutup Hasan.(Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
