Kritik Terbaru PSI ke Anies, Batalkan Ajang Formula E

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 07 November 2019
Kritik Terbaru PSI ke Anies, Batalkan Ajang Formula E

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta kembali mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kali ini, mereka menuntut pembatalan rencana Pemprov DKI menggelar ajang mobil balap Formula E di tahun 2020 mendatang.

Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PSI Anthony Winza Probowo menilai Pemprov tidak pantas menghabiskan uang rakyat untuk menggelar Formula E di tengah kondisi APBD DKI Jakarta yang mengalami defisit.

Baca Juga

Jakarta Gelar Formula E 2020, Anies: Potensi Ekonomi Capai Rp 1,2 Triliun

"Saya turun ke masyarakat dan saya lihat masih banyak rakyat yang belum dapat akses air bersih, masih banyak rakyat hidup susah tidak punya modal usaha, gedung sekolah di Jakarta masih banyak yang belum direhabilitasi, ini malah mendadak memasukkan kegiatan triliunan untuk dipakai event panggung harian," kata Anthony di ruang Fraksi PSI di Kebon Sirih, Jakarta Pusat Kamis (7/11).

Anthony menjelaskan berkaca dari negara-negara lain perhelatan balap mobil berenergi listrik ini berakhir rugi. Bahkan, lanjut dia, banyak negara yang tidak mampu melanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya.

Fraksi PSI
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

“Malu ini kalau kita gaya-gayaan internasional padahal tidak berkaitan dengan perencanaan strategis daerah di Jakarta. Saya tekankan, kalau mau gaya-gayaan dan mencari panggung jangan pakai uang rakyat. Apalagi, tidak jelas berapa proyeksi pendapatan yang kita terima. Mana kajian investasinya?” cetus Anthony.

Baca Juga

Anies Tugasi JakPro Cari Sponsor Danai Formula E

Ide acara ini dicetuskan oleh Gubernur Anies untuk mendukung program penggunaan mobil listrik yang sedang gencar dipromosikan oleh Pemprov DKI.

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai kegiatan internasional tersebut tidak berkaitan dengan upaya mendorong penggunaan mobil listrik.

"Kita bisa kok dengan anggaran sebesar itu membangun infrastruktur menunjang mobil listrik. Misalnya, Pemprov bikin charger-charger mobil listrik di ribuan tempat, beli juga ratusan bus listrik, tapi kenapa Gubernur Anies cuma bikin event panggung?” pungkas Anggara.

Baca Juga

DPRD DKI Batalkan Anggaran Rp934 Miliar Untuk Ajang Formula E

PSI juga menyorot bahwa penyelenggaraan Formula E tidak ada di dokumen perencanaan, yakni di RPJMD dan RKPD. Apalagi, anggaran tersebut harus diketok DPRD dalam hitungan hari saja.

Dengan begitu, Anggara mendesak Gubernur Anies untuk meniadakan ajang Formula E. Sebab hingga kini Anies belum memaparkan secara lengkap kepada warga dan anggota dewan mengenai alasan di balik penyelenggaraan Formula E.

Baca Juga

Anies Akui Awal Ajang Formula E Tak Hasilkan Keuntungan

“Fraksi PSI meminta Formula E dibatalkan sampai ada paparan lengkap serta kajian mendalam dan meyakinkan dari Gubernur dan jajarannya," tutupnya. (Asp)

#Formula E #PSI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Bagikan