KPK Ungkap Ada Dugaan Bagi-Bagi Kavling di Lahan IKN Nusantara


Kawasan IKN Nusantara. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Pemerintah terus melakukan proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo bakal menunjuk Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Di luar rencana pembangunan ibu kota baru tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya bagi-bagi kavling di lahan IKN Nusantara. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berdasarkan temuan dari informan KPK. Namun, Alex tidak menjelaskan lebih lanjut soal sosok informan yang dimaksud.
Alex menyampaikan temuan tersebut saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hybrid. Turut terlibat di rakor tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA] Anies Dipilih Jadi Kepala IKN Nusantara Agar Tidak Jadi Presiden
“Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” kata Alex dalam keterangannya, Kamis (10/3).
Selain itu, Alex juga menyoroti soal perkara korupsi yang menjerat cukup banyak kepala daerah di Indonesia. Dia mengingatkan pesan Bung Hatta yang menekankan jangan sampai korupsi menjadi budaya.
Alex merasa heran mengingat setelah belasan tahun KPK berdiri serta berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang telah dilaksanakan, tidak membuat kapok oknum lainnya untuk melakukan korupsi.
“Ini menjadi keprihatinan kami. Kenapa terus berulang?” ujar Alex.
Baca Juga:
PPP Usul Kepala Otorita IKN Nusantara Berlatar Belakang Profesional Birokrat
Ke depannya, Alex berharap koordinasi pencegahan korupsi akan semakin baik. Dia menekankan supaya seluruh kegiatan bisnis di Kaltim dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
“Pajaknya dibayarkan, dampak lingkungan minim, perusahaan bertanggung jawab secara sosial. Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. Ibu Kota Negara, IKN juga menjadi prioritas kami,” tuturnya.
Diketahui, turut hadir di acara tersebut yakni Inspektur Jenderal Kemendagri, Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Kanwil ATR/BPN provinsi Kaltim, Kepala Daerah Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Bontang, Mahakam Hulu, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser, serta Forkopimda. (Pon)
Baca Juga:
Seluas Jabodetabek, Kawasan Inti IKN Nusantara Terbagi 3 Kluster
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo

Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan

Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi

KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR

Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA

KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai

KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
![[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN](https://img.merahputih.com/media/e2/45/4a/e2454a146daaef81e3c01f4c731fe606_182x135.png)