Kontrak Bantar Gebang Segera Berakhir, PSI Singgung Proyek ITF

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 23 September 2021
Kontrak Bantar Gebang Segera Berakhir, PSI Singgung Proyek ITF

TPST Bantar Gebang. (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyebut Gubernur Anies Baswedan tidak serius mengelola sampah ibu kota. Sebab hingga saat ini, Pemprov belum juga menyelesaikan proyek ITF (intermediate treatment facility).

Padahal, kontrak Bantar Gebang sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), segera berakhir pada Oktober 2021.

"Padahal ini adalah hal yang penting dan sangat krusial di kehidupan sehari-hari masyarakat Jakarta,” ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan.

Baca Juga:

Bantar Gebang Hampir Penuh, DPRD DKI Desak Anies Segera Rampungkan ITF

Ia pun menyoroti proyek ITF Sunter yang digadang-gadang dapat menggantikan Bantar Gebang saat ini jalan di tempat. Proyek yang dimulai sejak Desember 2018 ini terhenti akibat kesulitan mendapat pendanaan setelah mundurnya mitra asing Fortum.

August juga menyayangkan Pemprov DKI melalui Ingub 49/2021 baru berencana meminta pinjaman daerah untuk ITF Sunter pada Januari 2022 mendatang.

“Mengapa baru mulai bergerak di sisa 9-10 bulan sebelum jabatan Gubernur Anies berakhir? Mengapa isu sampah tidak pernah jadi prioritas, kalah dengan Formula E yang langsung menyedot triliunan rupiah,” kata dia.

Aktivitas pembuangan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (26/10). ( ANTARA FOTO/Risky Andrianto)
Aktivitas pembuangan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (26/10). ( ANTARA FOTO/Risky Andrianto)


Upaya lain yakni pembangunan FPSA (Fasilitas Pengolahan Sampah Antara) Tebet pun hingga kini menuai pro kontra penolakan warga.

Sedari awal, warga Tebet telah meminta Gubernur Anies untuk mempertimbangkan ulang pembangunan FPSA tersebut karena berdekatan dengan permukiman, Taman Tebet, serta Ruang Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Akasia.

FPSA tersebut disinyalir mengeluarkan bau tak sedap dan berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan pada warga sekitar karena lokasinya yang berdekatan dengan rumah warga.

“Pemprov DKI perlu serius mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah Jakarta dan mencari solusi pembangunan 4 ITF yang sekarang masih mandek. Ini permasalahan yang jauh lebih penting ketimbang menghabiskan anggaran untuk membangun tugu-tugu raksasa,” kata August.

Baca Juga:

Setiap Tahun, Sampah Warga DKI Meningkat ke Bantar Gebang

Dibutuhkan terobosan dan inovasi untuk mengolah sampah Jakarta, salah satunya pengelolaan sampah berbasis komunitas, seperti program budidaya maggot BSF (black soldier fly) yang dapat diduplikasi di tingkat RT/RW seluruh Jakarta.

“Kita mulai dari lingkungan terkecil, ini patut dikembangkan karena mayoritas sampah di Jakarta adalah sampah organik yang menjadi pakan maggot dan maggotnya pun dapat dijual untuk memperoleh uang tambahan bagi komunitas,” jelasnya. (Asp)

Baca Juga:

Cek Penanganan Sampah Jakarta, DPRD DKI Tinjau TPST Bantar Gebang

#TPST BantarGebang #Pepsi #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Indonesia
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Jumat (31/10) malam kemarin terjadi kemacetan parah yang membentang sepanjang Jalan Outer Ring Road (JORR) dari arah Kembangan menuju Cengkareng, Jakarta Barat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI Raja Juli bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo. Momen ini dibagikan Raja Juli lewat akun instagram pribadinya, @rajaantoni.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Indonesia
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Dinas KPKP harus membahas isunya supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari setelah Raperda KTR disahkan DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Bagikan