Komnas HAM Sebut Brigadir J Murni Tewas Karena Ditembak


Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (tengah), beka ulung hapsara (kiri) dan Kepala Biro Penegakan HAM Gatot Ristanto (kanan) / MP Kanu
MerahPutih.com - Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) menemukan temuan terkini dari kematian Brigadir J.
Komnas HAM memastikan tidak menemukan adanya indikasi penganiayaan terhadap Brigadir J yang tewas di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo itu.
Baca Juga:
Arahan Kapolda Metro Jaya Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir J
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan Brigadir J hanya mengalami luka tembak.
Diketahui, Komnas HAM meninjau langsung TKP penembakan Brigadir Yoshua di Duren Tiga, Jakarta Selatan.
"Indikasi penganiayaan atau penyiksaan tidak ada. Ya dari keterangan itu ya memang luka tembak aja," kata Beka kepada wartawan di kantor Komnas HAM kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/8).
Beka menegaskan indikasi penganiayaan yang dialami Brigadir J sangat kecil kemungkinannya. Hal itu didasari berdasarkan keterangan dan rangkaian peristiwa pembunuhan Brigadir J.
"Terkait dengan penganiayaan, kami tidak menemukan indikasi terkait penganiayaan, jadi ini tentu saja didasarkan pada keterangan yang ada di Komnas plus dari soal rangka waktunya," tuturnya.
Beka masih mendalami siapa saja pelaku penembakan Brigadir J. Dimana sesuai hasil pemeriksaan, Ferdy Sambo menjadi orang yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
"Nah ini sedang kami dalami siapa saja yang melakukan penembakan itu apa Bharada E sendiri atau dibantu yang lain atau ada yang memerintahkan. Kami sedang dalami," terangnya.
Baca Juga:
Komnas HAM akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Besok
Sementara itu, setelah meninjau TKP, Komnas HAM menyebut, indikasi obstruction of justice atau penghalangan keadilan dalam kasus Brigadir J semakin kuat.
“Obstruction of Justice sejak awal kami bilang ada indikasi kuat. Ketika kami cek di TKP, indikasi itu semakin menguat,” ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam.
Obstruction of Justice atau Penghalangan keadilan adalah suatu tindak pidana yang terdiri dari menghalangi jaksa, penyelidik, atau pejabat pemerintah lainnya.
Dalam beberapa yurisdiksi, ini juga mencakup pelanggaran yang lebih luas dari memutarbalikkan jalannya keadilan.
Anam mengatakan, pihaknya memeriksa serta mengecek seluruh bahan yang dimiliki dan mengujinya di TKP.
“Semua bahan itu tadi kami uji di TKP tersebut. Itu menemukan peristiwanya semakin terang benderang,” jelasnya. (Knu)
Baca Juga:
Tak Ada Bukti Pidana Brigadir J Lakukan Pelecehan terhadap Istri Sambo
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Mensesneg Susun Formasi Tim Komite Reformasi Polri, Bakal Segera Bekerja

Begini Kata Menko Polkam Djamari Chaniago Soal Desakan Reformasi Polri

Disebut Calon Terkuat Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit, Komjen Suyudi Malah Pilih Fokus Bekerja

Setelah Penangkapan para Perusuh, Polda Metro Bantah Rumor Incar para Pendemo untuk Dipidana

Aksi Unjuk Rasa Tolak Reformasi Polri di Depan Gedung DPR Jakarta

Sosok Kapolri Baru Pilihan Prabowo Disebut Lebih Muda daripada Jenderal Listyo Sigit, Pengamat Intelijen Ibaratkan Sistem ‘Urut Kacang’

Prabowo Mau Reformasi Polri, SETARA Institute yakin Citra Negatif Polisi Bisa Terkikis

Polda Metro Sebar Kontak Telepon ‘Posko Orang Hilang’, Terima Laporan Anggota Keluarga atau Kerabat yang tak Ada Kabar

Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Demo, 6 Lembaga HAM Bantah Jalani Instruksi Prabowo

27 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Karyoto hingga Suyudi Jadi Komjen
